Page 54 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
P. 54

Merumuskan Ulang Kejahatan Terhadap Kehidupan Liar




                      38
            kejahatan,   tetapi  juga  didefinisikan  berdasarkan  tujuan  dari  undang-undang  dan
            kebijakan  publik  untuk  menyediakan  sanksi  bagi  tindakan  yang  membahayakan
            kehidupan  liar.  Kriminologi  hijau  seringkali  berpendapat  untuk  memperluas  definisi
            kejahatan  mencakup  kesalahan  moral  dan  tindakan  yang  cukup  berbahaya  yang
                                                             39
            seharusnya dapat dianggap sebagai definisi kejahatan.

            Penegakan  hukum  pidana  pada  kejahatan  terhadap  kehidupan  liar  seharusnya
            digunakan  untuk  menegakan  standar  sosial  yang  berwujud  perilaku  positif  kepada
            kehidupan liar, merefleksikan sebuah kebutuhan bagi sistem hukum untuk beradaptasi
                                                                                         40
            dari peningkatan ancaman terhadap biodiversitas dan ancaman kepada semua spesies.
            Bix mengidentifikasi bahwa gagasan penegakan hukum moral berubah sejalan dengan
            perubahan  konsepsi  sosial  moralitas.   Sehingga,  moralitas  sosial  yang  dahulu  tidak
                                              41
            dikenal  dapat  diakui  sekarang,  seperti  homoseksual,  surrogate  mother,  pornografi,
            bahkan hal ini bisa diterapkan pada kekejaman binatang, kesejahteraan binatang, dan
            perburuan  liar,  merefleksikan  sebuah  gagasan  kontemporer  bahwa  itu  adalah  tugas
            pemerintah  untuk  membuat  sebuah  kerangka  dimana  binatang  diperlakukan  secara
            manusiawi.  Sementara, Benton mengemukakan bahwa konsepsi kita atas kesejahteraan
                      42
            manusia  harus  diperluas  mencakup  lingkungan,  sosial,  dan  kebudayaan  dari
                      43
            seseorang.   Hal  ini  termasuk  gagasan  untuk  menerima  pertanggungjawaban  atas
            tindakan manusia yang berdampak pada spesies lain, sekaligus menerima bahwa spesies
            non-manusia  tidak  dapat  melindungi  dirinya  sendiri  dari  dampak  negatif  perilaku
            manusia, mereka bergantung pada manusia untuk menyediakan perlindungan. Sehingga
            kekuatan koersif dalam bentuk hard law, menetapakan praktik yang tidak dapat diterima
            terhadap binatang menjadi penting dan mencerminkan kriminologi hijau atas keadilan
            spesies.
                   44

            Sebagai tambahan, kejahatan terhadap kehidupan liar adalah lapangan pembelajaran
            yang  sah  untuk  kriminologi  hijau  tidak  hanya  karena  sifat  alami  tindak  pidana  yang
            memviktimisasi  binatang  tetapi  juga  karena  bukti  yang  berkembang  bahwa  adanya


            38    Yingyi Situ dan David Emmons, Op.Cit., Michael J. Lynch dan Paul B Stretesky, Op.Cit.
            39    Ted Benton, Op.Cit.

            40    Angus Nurse, Op.Cit, hlm. 20.
            41    Brian Bix, Jurisprudence: Theory and Context, (London: Sweet and Maxwell, 2009).
            42    Mike Radford, Animal Welfare Law in Britain: Regulation and Responsibility, (Oxford: Oxford University Press,
               2001), hlm. 4.
            43    Ted Benton, Op.Cit. hlm. 164.
            44    Angus  Nurse,  Op.Cit.,  hlm. 21.  Ted  Benton,  Op.Cit.,  Piers  Beirne dan  Nigel  South,  Op.Cit,  Rob  White,
               Op.Cit.






            38 |
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59