Page 50 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
P. 50

Merumuskan Ulang Kejahatan Terhadap Kehidupan Liar




            mendefinisikan kehidupan liar sebagai semua binatang non-manusia dan tanaman yang
            bukan pendamping atau binatang yang didomestikasi.
                                                            15
            Lebih lanjut, hukum kehidupan liar memiliki banyak tujuan, di antaranya perlindungan
            kehidupan liar, aturan mengenai penggunaan kehidupan liar, dan pencegahan perilaku
            manusia  terhadap  kehidupan  liar  yang  tidak  dapat  diterima.  Namun,  memang  tidak
                                                                     16
            semua  pelanggaran  kehidupan  liar  merupakan  tindak  pidana.   Secara  teori,  hukum
            kehidupan liar menyediakan cara untuk:
                                                17
                •   mengklarifikasi  hak  dan  kewajiban  manusia  kepada  kehidupan  liar  dan
                    habitatnya dimana ia bergantung;
                •   mengidentifikasi  perbaikan  dan  penegakan  untuk  pelanggaran  kewajiban
                    kepada kehidupan liar;
                •   mengatur  hubungan  manusia  dengan  dan  penggunaan  kehidupan  liar  serta
                    untuk menentukan kegiatan-kegiatan berbahaya bagi kehidupan liar yang tidak
                    dapat diterima masyarakat;
                •   mencetuskan  doktrin hukum yang dapat diterapkan kepada interaksi manusia
                    dengan satwa;
                •   menghukum  pelanggaran terhadap satwa dan meninjau  perlindungan hukum
                    atas  kehidupan  liar  dalam  pemahaman  yang  berevolusi  atas  konsekuensi
                    tindakan manusia yang merusak lingkungan.

            Sebenarnya, hal-hal tersebut sudah terkodifikasi dalam prinsip-prinsip hukum lingkungan
            yang diadopsi dari Deklarasi PBB tentang Konferensi atas Lingkungan 1972. Deklarasi ini
            tidak  hanya  mempertimbangkan  tindakan-tindakan  yang  merusak  lingkungan  secara
            luas  tetapi  juga  memulihkan  dampak  negatif  akibat  kegiatan  manusia  terhadap
            kehidupan liar. Dengan demikian, tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan bagi
            kehidupan liar harus dihindari dan tindak pidana aktif yang membahayakan kehidupan
            liar harus dihindari dan dihukum. Untuk mencapai ini diperlukan sanksi dan pengaturan
            yang  menyelesaikan konflik  antara kepentingan ekonomi  dan kepentingan kehidupan
            liar.

            Lebih lanjut, sejarah juga mengungkapkan bahwa hukum kehidupan liar diasosiasikan
            dengan  struktur  sosio-ekonomi  yang  didominasi  oleh  nilai  kehidupan  liar  sebagai



            15    Tanya Wyatt, Wildlife Trafficking: A Deconstruction of the Crime, the Victims and the Offenders, (Basingstoke:
               Palgrave Macmillan, 2013), hlm. 2
            16    Angus Nurse, Policing Wildlife Perspectives on The Enforcement of Wildlife Legislation, (Basingstoke: Palgrave
               Macmillan, 2015) Hlm 13
            17    Ibid., hlm. 16.







            34 |
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55