Page 49 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
P. 49

Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi
                                                            Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya


               belum ada bukti bahwa rezim penegakan hukum pidana yang punitive berdampak efektif
               dalam  pemberantasan  kejahatan,  bahkan  dalam  penegakan  hukum  pidana  murni.
               Sehingga  tulisan  ini  ingin  mengevaluasi  secara  kritis  ketentuan  pidana  kejahatan
               terhadap kehidupan liar di Indonesia untuk merumuskannya kembali.

               Lebih lanjut, tulisan ini akan melihat kejahatan terhadap kehidupan liar melalui perspektif
               kriminologi  hijau  dan  keadilan  spesies.  Tulisan  ini  akan  dibagi  menjadi  tiga  bagian.
               Bagian  pertama  akan  memberikan  arahan  bagaimana  seharusnya  melihat  kejahatan
               terhadap kehidupan liar menggunakan perspektif kriminologi hijau dan keadilan spesies.
               Kemudian,  bagian  kedua  akan  menguraikan  benang  kusut  kejahatan  terhadap
               kehidupan  liar  baik  dalam  konsep  maupun  pengaturannya  dengan  mengevaluasi
               ketentuan mengenai kejahatan terhadap kehidupan liar yang ada dalam UU No.5/1990
               dan rancangan undang-undang versi KLHK dan DPR. Selanjutnya, bagian ketiga akan
               mendiskusikan pengarusutamaan kejahatan terhadap kehidupan liar dalam sistem sistem
               peradilan pidana di Indonesia. Terakhir, tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan yang
               mengakui bahwa pemberantasan kejahatan terhadap kehidupan liar merupakan salah
               satu  permasalahan  jahat/wicked  problem  karena  pendekatan  selimut  tidak  akan
               mengatasi  permasalahan  penegekan  hukum  kejahatan  terhadap  kehidupan  liar.
               Sehingga ketentuan mengenai kehidupan liar perlu dirumuskan ulang secara teliti.


               B.  MELIHAT KEJAHATAN TERHADAP KEHIDUPAN LIAR
                   LEBIH DEKAT MELALUI KRIMINOLOGI HIJAU

               Hukum  kehidupan  liar  erat  kaitannya  dengan  hukum  lingkungan  karena  merupakan
               bagian integral dari hukum yang memperhatikan pencegahan dan penanganan bahaya
               terhadap  lingkungan  hidup.   Walaupun  hukum  kehidupan  liar  tidak  secara  eksplisit
                                         11
               disebutkan dalam perundang-undangan di Indonesia, hukum Indonesia tetap mengatur
               perlindungan dan pengelolaannya. UU No.5/1990 sendiri tidak menyebutkan kehidupan
               liar dalam ketentuan umumnya, tetapi langsung menyebutkan komponen-komponen dari
                                                             13
                                                                           14
                                                 12
               kehidupan  liar,  yaitu  tumbuhan  liar,   satwa  liar,   dan  habitat.   Sementara  Wyatt


               11    Pasal 1 angka 1 UU No.32/2009 mengartikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua
                  benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam
                  itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
               12    Pasal 1 angka 6 UU No.5/1990 mengartikan tumbuhan liar sebagai tumbuhan yang hidup di alam bebas
                  dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
               13    Pasal 1 angka 7 UU No.5/1990 mengartikan satwa liar sebagai semua binatang yang hidup di darat,
                  dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun
                  yang dipelihara oleh manusia.
               14    Pasal 1 angka 8 UU No.5/1990 mengartikan habitat sebagai lingkungan tempat tumbuhan atau satwa
                  dapat hidup dan berkembang secara alami.




                                                                                          | 33
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54