Page 49 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

belum ada bukti bahwa rezim penegakan hukum pidana yang punitive berdampak efektif
dalam pemberantasan kejahatan, bahkan dalam penegakan hukum pidana murni.
Sehingga tulisan ini ingin mengevaluasi secara kritis ketentuan pidana kejahatan
terhadap kehidupan liar di Indonesia untuk merumuskannya kembali.

Lebih lanjut, tulisan ini akan melihat kejahatan terhadap kehidupan liar melalui perspektif
kriminologi hijau dan keadilan spesies. Tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian.
Bagian pertama akan memberikan arahan bagaimana seharusnya melihat kejahatan
terhadap kehidupan liar menggunakan perspektif kriminologi hijau dan keadilan spesies.
Kemudian, bagian kedua akan menguraikan benang kusut kejahatan terhadap
kehidupan liar baik dalam konsep maupun pengaturannya dengan mengevaluasi
ketentuan mengenai kejahatan terhadap kehidupan liar yang ada dalam UU No.5/1990
dan rancangan undang-undang versi KLHK dan DPR. Selanjutnya, bagian ketiga akan
mendiskusikan pengarusutamaan kejahatan terhadap kehidupan liar dalam sistem sistem
peradilan pidana di Indonesia. Terakhir, tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan yang
mengakui bahwa pemberantasan kejahatan terhadap kehidupan liar merupakan salah
satu permasalahan jahat/wicked problem karena pendekatan selimut tidak akan
mengatasi permasalahan penegekan hukum kejahatan terhadap kehidupan liar.
Sehingga ketentuan mengenai kehidupan liar perlu dirumuskan ulang secara teliti.

B. MELIHAT KEJAHATAN TERHADAP KEHIDUPAN LIAR
LEBIH DEKAT MELALUI KRIMINOLOGI HIJAU

Hukum kehidupan liar erat kaitannya dengan hukum lingkungan karena merupakan
bagian integral dari hukum yang memperhatikan pencegahan dan penanganan bahaya
terhadap lingkungan hidup. Walaupun hukum kehidupan liar tidak secara eksplisit
11
disebutkan dalam perundang-undangan di Indonesia, hukum Indonesia tetap mengatur
perlindungan dan pengelolaannya. UU No.5/1990 sendiri tidak menyebutkan kehidupan
liar dalam ketentuan umumnya, tetapi langsung menyebutkan komponen-komponen dari
13
14
12
kehidupan liar, yaitu tumbuhan liar, satwa liar, dan habitat. Sementara Wyatt

11 Pasal 1 angka 1 UU No.32/2009 mengartikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam
itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12 Pasal 1 angka 6 UU No.5/1990 mengartikan tumbuhan liar sebagai tumbuhan yang hidup di alam bebas
dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
13 Pasal 1 angka 7 UU No.5/1990 mengartikan satwa liar sebagai semua binatang yang hidup di darat,
dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun
yang dipelihara oleh manusia.
14 Pasal 1 angka 8 UU No.5/1990 mengartikan habitat sebagai lingkungan tempat tumbuhan atau satwa
dapat hidup dan berkembang secara alami.

| 33