Page 48 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
P. 48

Merumuskan Ulang Kejahatan Terhadap Kehidupan Liar




            banyak kecacatan yang melemahkan pemberantasan kejahatan terhadap kehidupan liar
            yaitu:  tidak  melindungi  peredaran  hidupan  liar  yang  statusnya  tidak  dilindungi  tapi
            terancam  punah,  sanksi  pidana  yang  rendah,  denda  tidak  dapat  digunakan  sebagai
            pengganti kerugian ekologis, tidak ada ketentuan yang rinci mengenai pengecualian atas
            keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan, tidak ada ketentuan
            yang rinci mengenai pemberian atau penukaran hidupan liar kepada pihak lain di luar
            negeri  dengan  izin  pemerintah,  dan  tidak  ada  ketentuan  yang  rinci  mengenai
            penangkapan,  penganiayaan,  dan  pembunuhan  satwa  yang  dilindungi  jika
                                             5
            membahayakan kehidupan manusia.  Pada kesimpulannya mereka merekomendasikan
            untuk  merevisi  UU  No.5/1990  dengan  menutup  kecacatan-kecacatan  tersebut  dan
            mengikuti  perkembangan  kejahatan  terhadap  kehidupan  liar  untuk  mengatasi
            permasalahan tersebut.  Revisi UU No.5/1990 banyak menjadi rekomendasi di berbagai
                                 6
            literatur dan media untuk mengatasi permasalahan pemberantasan kejahatan terhadap
            kehidupan liar, termasuk memperkuat konservasi.
                                                        7
            Seruan  untuk  merevisi  UU  No.5/1990  sebenarnya  sudah  dimulai  sejak  tahun  2007-
            2008,  namun perjalanannya sangat panjang dan berliku. Naskah akademik pertama
                  8
            saja selesai disusun pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2015 gagasan revisi UU
            No.5/1990 menjadi prolegnas lima tahunan, selanjutnya pada tahun 2016 usulan revisi
            UU  No.5/1990  berhasil  menjadi  prioritas.  Akhirnya,  KLHK  dan  DPR  mengusulkan
            rancangan  undang-undang  perubahan  UU  No.5/1990  pertama  pada  tahun  2017.
            Namun,  proses  revisi  itu  terhenti  pada  akhir  tahun  2018  dengan  agenda  rapat
            pembahasan tingkat 1 antara Menteri LHK dengan komisi IV.

            Momentum  revisi  UU  No.5/1990  ini  banyak  dimanfaatkan  berbagai  pihak  untuk
                                                          9
            menguatkan  hukum  kehidupan  liar  Indonesia.   Salah  satunya  banyak  pihak
                                                                                 10
            menyarankan  merubah  ketentuan  pidana  yang  ada  menjadi  lebih  punitive.   Namun,


            5    Ibid., hlm. 61-65.
            6    Ibid., hlm. 68.
            7    Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) Vol. 2. Issue. 2. (2015) secara khusus bertema perlindungan
               dan  pengelolaan  keanekaragaman  hayati  di  Indonesia:  hukum  dan  kebijakan  yang  artikel-artikelnya
               merekomendasikan untuk merevisi UU No.5/1990.
            8    Trias Fetra, et.al., “Menakar Keberpihakan Wakil Rakyat pada Isu Lingkungan: RUU Konservasi Sumber
               Daya Alam Dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE),” (2018), hlm. 4.

            9    Mochamad   Januar   Rizki   “Sejumlah   Alasan   Revisi   UU   Konservasi   SDA   Perlu   Tetap
               Dirampungkan”https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b07cc5918026/sejumlah-alasan-revisi-uu-
               konservasi-sda-perlu-tetap-dirampungkan/, diunduh pada 17 Oktober 2019.
            10    Shela  Kusumaningtyas,  “Revisi  UU  Konservasi  Sumber  Daya  Alam,  KLHK  Ingin  Sanksi  Lebih  Tegas”
               https://sains.kompas.com/read/2018/05/02/190600123/revisi-uu-konservasi-sumber-daya-alam-klhk-
               ingin-sanksi-lebih-tegas, diunduh pada 17 Oktober 2019.





            32 |
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53