Page 48 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Merumuskan Ulang Kejahatan Terhadap Kehidupan Liar

banyak kecacatan yang melemahkan pemberantasan kejahatan terhadap kehidupan liar
yaitu: tidak melindungi peredaran hidupan liar yang statusnya tidak dilindungi tapi
terancam punah, sanksi pidana yang rendah, denda tidak dapat digunakan sebagai
pengganti kerugian ekologis, tidak ada ketentuan yang rinci mengenai pengecualian atas
keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan, tidak ada ketentuan
yang rinci mengenai pemberian atau penukaran hidupan liar kepada pihak lain di luar
negeri dengan izin pemerintah, dan tidak ada ketentuan yang rinci mengenai
penangkapan, penganiayaan, dan pembunuhan satwa yang dilindungi jika
5
membahayakan kehidupan manusia. Pada kesimpulannya mereka merekomendasikan
untuk merevisi UU No.5/1990 dengan menutup kecacatan-kecacatan tersebut dan
mengikuti perkembangan kejahatan terhadap kehidupan liar untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Revisi UU No.5/1990 banyak menjadi rekomendasi di berbagai
6
literatur dan media untuk mengatasi permasalahan pemberantasan kejahatan terhadap
kehidupan liar, termasuk memperkuat konservasi.
7
Seruan untuk merevisi UU No.5/1990 sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2007-
2008, namun perjalanannya sangat panjang dan berliku. Naskah akademik pertama
8
saja selesai disusun pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2015 gagasan revisi UU
No.5/1990 menjadi prolegnas lima tahunan, selanjutnya pada tahun 2016 usulan revisi
UU No.5/1990 berhasil menjadi prioritas. Akhirnya, KLHK dan DPR mengusulkan
rancangan undang-undang perubahan UU No.5/1990 pertama pada tahun 2017.
Namun, proses revisi itu terhenti pada akhir tahun 2018 dengan agenda rapat
pembahasan tingkat 1 antara Menteri LHK dengan komisi IV.

Momentum revisi UU No.5/1990 ini banyak dimanfaatkan berbagai pihak untuk
9
menguatkan hukum kehidupan liar Indonesia. Salah satunya banyak pihak
10
menyarankan merubah ketentuan pidana yang ada menjadi lebih punitive. Namun,

5 Ibid., hlm. 61-65.
6 Ibid., hlm. 68.
7 Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) Vol. 2. Issue. 2. (2015) secara khusus bertema perlindungan
dan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia: hukum dan kebijakan yang artikel-artikelnya
merekomendasikan untuk merevisi UU No.5/1990.
8 Trias Fetra, et.al., “Menakar Keberpihakan Wakil Rakyat pada Isu Lingkungan: RUU Konservasi Sumber
Daya Alam Dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE),” (2018), hlm. 4.

9 Mochamad Januar Rizki “Sejumlah Alasan Revisi UU Konservasi SDA Perlu Tetap
Dirampungkan”https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b07cc5918026/sejumlah-alasan-revisi-uu-
konservasi-sda-perlu-tetap-dirampungkan/, diunduh pada 17 Oktober 2019.
10 Shela Kusumaningtyas, “Revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam, KLHK Ingin Sanksi Lebih Tegas”
https://sains.kompas.com/read/2018/05/02/190600123/revisi-uu-konservasi-sumber-daya-alam-klhk-
ingin-sanksi-lebih-tegas, diunduh pada 17 Oktober 2019.

32 |