Page 58 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
P. 58

Merumuskan Ulang Kejahatan Terhadap Kehidupan Liar




                    penghargaan karena turut serta menjaga keberlangsungan hidup kehidupan liar
                    di  alam  liar  atau  penangkaran,  dengan  pemahaman  bahwa  mencintai  tidak
                    harus memiliki.

            Dengan  demikian,  penegakan  hukum  kejahatan  terhadap  kehidupan  liar  harus
            dimodifikasi dengan merumuskan sanksi pidana yang beragam sesuai dengan motivasi
            melakukannya  atau  memberikan  diskresi  pada  penegak  hukum  untuk  menentukan
            pidana  yang  tepat  berdasarkan  situasi  dan  kondisi  si  pelaku  tindak  pidana,  serta
            karakteritistik  khusus  dari  tindak  pidana  tersebut  (misalnya  modus  dan  motif  tindak
            pidana itu terjadi).  Hal yang kedua dapat diwujudkan dengan merumuskan panduan
                             59
            pemidanaan,  seperti  daftar  komprehensif  faktor  keseriusan  kejahatan  terhadap
            kehidupan liar yang dirumuskan Asosiasi Magistrate UK di bawah ini:
                                                                         60
                •   pelanggaran merupakan sebuah  kesengajaan atau kelalaian yang  melanggar
                    hukum daripada kecerobohan;
                •   spesies yang terlibat  merupakan spesies yang terancam dan masuk ke  dalam
                    daftar CITES atau terdapat implikasi konservasi dalam kasus yang berdampak
                    pada populasi spesies secara global maupun lokal;
                •   nilai finansial yang tinggi dan banyaknya speciemen yang terlibat;
                •   keuntungan finansial yang tinggi bagi pelaku dan/atau penghindaran pajak dan
                    penghasilan;
                •   bukti  kegiatan  berkepanjangan  dan/atau  profesionalisme  dalam  kejahatan
                    terhadap kehidupan liar;
                •   adanya kekejaman yang terjadi pada pemeliharaan binatang.


            C.2. MENGURAI BENANG KUSUT PERUMUSAN KEJAHATAN TERHADAP KEHIDUPAN LIAR

            Sebagaimana disebutkan pada pendahuluan saat ini hukum kehidupan liar diatur dalam
            UU No.5/1990 dan sedang dalam revisi. Dalam perkembangannya saat ini terdapat 2
            Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UU No.5/1990. Oleh karena itu pada
            bagian ini akan mengevaluasi rumusan kejahatan terhadap kehidupan liar baik yang ada
            dalam UU No.5/1990 maupun kedua RUU. Perbandingan rumusan kejahatan terhadap
            kehidupan liar dapat dilihat pada lampiran 1.

            Pengaturan kejahatan terhadap kehidupan liar dalam UU No.5/1990 terbagi menjadi
            dua kategori, yaitu kejahatan terhadap kawasan dan spesies (tumbuhan dan satwa liar).
            Namun, artikel ini hanya akan membahas tentang kejahatan terhadap spesies, karena


            59    Ibid.
            60    Angus Nurse, Op.Cit, hlm. 152. Magistrates Association, Sentencing for Wildlife Trade and Conservation
               Offences, (London: Magistrates Association, 2002), hlm 4-5.





            42 |
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63