Page 58 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Merumuskan Ulang Kejahatan Terhadap Kehidupan Liar

penghargaan karena turut serta menjaga keberlangsungan hidup kehidupan liar
di alam liar atau penangkaran, dengan pemahaman bahwa mencintai tidak
harus memiliki.

Dengan demikian, penegakan hukum kejahatan terhadap kehidupan liar harus
dimodifikasi dengan merumuskan sanksi pidana yang beragam sesuai dengan motivasi
melakukannya atau memberikan diskresi pada penegak hukum untuk menentukan
pidana yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi si pelaku tindak pidana, serta
karakteritistik khusus dari tindak pidana tersebut (misalnya modus dan motif tindak
pidana itu terjadi). Hal yang kedua dapat diwujudkan dengan merumuskan panduan
59
pemidanaan, seperti daftar komprehensif faktor keseriusan kejahatan terhadap
kehidupan liar yang dirumuskan Asosiasi Magistrate UK di bawah ini:
60
• pelanggaran merupakan sebuah kesengajaan atau kelalaian yang melanggar
hukum daripada kecerobohan;
• spesies yang terlibat merupakan spesies yang terancam dan masuk ke dalam
daftar CITES atau terdapat implikasi konservasi dalam kasus yang berdampak
pada populasi spesies secara global maupun lokal;
• nilai finansial yang tinggi dan banyaknya speciemen yang terlibat;
• keuntungan finansial yang tinggi bagi pelaku dan/atau penghindaran pajak dan
penghasilan;
• bukti kegiatan berkepanjangan dan/atau profesionalisme dalam kejahatan
terhadap kehidupan liar;
• adanya kekejaman yang terjadi pada pemeliharaan binatang.

C.2. MENGURAI BENANG KUSUT PERUMUSAN KEJAHATAN TERHADAP KEHIDUPAN LIAR

Sebagaimana disebutkan pada pendahuluan saat ini hukum kehidupan liar diatur dalam
UU No.5/1990 dan sedang dalam revisi. Dalam perkembangannya saat ini terdapat 2
Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UU No.5/1990. Oleh karena itu pada
bagian ini akan mengevaluasi rumusan kejahatan terhadap kehidupan liar baik yang ada
dalam UU No.5/1990 maupun kedua RUU. Perbandingan rumusan kejahatan terhadap
kehidupan liar dapat dilihat pada lampiran 1.

Pengaturan kejahatan terhadap kehidupan liar dalam UU No.5/1990 terbagi menjadi
dua kategori, yaitu kejahatan terhadap kawasan dan spesies (tumbuhan dan satwa liar).
Namun, artikel ini hanya akan membahas tentang kejahatan terhadap spesies, karena

59 Ibid.
60 Angus Nurse, Op.Cit, hlm. 152. Magistrates Association, Sentencing for Wildlife Trade and Conservation
Offences, (London: Magistrates Association, 2002), hlm 4-5.

42 |