Page 59 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
P. 59

Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi
                                                            Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya


               kejahatan  terhadap  kawasan  memiliki  pengaturan  tersendiri  di  luar  UU  No.5/1990.
               Pengaturan  kejahatan  terhadap  kehidupan  liar  dalam  UU  No.5/1990  menimbulkan
               polemik  dalam  penegakan  hukumnya.  Pertama,  pengaturan  kejahatan  terhadap
               kehidupan liar dalam UU No.5/1990 dirumuskan dengan norma berpasangan secara
                                                               61
               berjauhan  (Pasal  21  jo  Pasal  40  UU  No.5/1990).   Umumnya,  teknik  perumusan
               ketentuan pidana dilakukan dengan cara:

                   1.  merinci perbuatan menjadi beberapa unsur atau hanya perbuatan umum saja
                                                                                  62
                      yang dicantumkan, contohnya perumusan tindak pidana pencurian;
                   2.  merumuskan kualifikasi tindak pidana saja atau hanya menyebutkan perbuatan
                                                                                  63
                      yang dilarang, contohnya perumusan tindak pidana pembunuhan;
                   3.  perumusan  formal  adalah  perumusan  yang  menyebutkan  perbuatan  yang
                      dianggap  pokok  untuk  dilarang,  akibat  dari  perbuatan  tersebut  tidaklah
                              64
                      penting;
                   4.  perumusan  materiel  adalah  perumusan  yang  menyebutkan  akibat  perbuatan
                      yang  dianggap  pokok  untuk  dilarang,  cara terjadinya akibat  tersebut  tidaklah
                      penting.
                              65
               Van  Hattum  mencatat  berdasarkan  Memorie  van  Toelichting  (MvT),  pembuat  undang-
               undang menyebutkan kualifikasi di samping penentuan unsur-unsur agar memudahkan
               penyebutan  tindakan  yang  dilarang  saja.   Cara-cara  tersebut  berguna  dalam
                                                        66
               merumuskan unsur-unsur tindak pidana, yang terdiri dari: 1) perbuatan, 2) keadaan yang
               menyertai  perbuatan,  3)  keadaan  tambahan  yang  memberatkan  pidana,  4)  unsur
                                                                         67
               melawan hukum objektif, dan 5) unsur melawan hukum subjektif.
               Kedua, perbuatan-perbuatan dalam kejahatan terhadap spesies dalam UU No.5/1990
               dirumuskan secara kumulatif dengan menggunakan kata hubung “dan”. Hal ini membuat
               para  penegak  hukum  kebingungan  menerapkan  pasal  tersebut,  mereka  tidak  dapat
               menjerat  pelaku  yang  melakukan  gabungan  tindak  pidana  (concursus  realis  atau


               61    Norma  berpasangan  berjauhan  merupakan  perumusan  norma  berpasangan  yang  memisahkan  norma
                  primer  dan  norma  sekunder  dalam  pasal  atau  ayat  berbeda.  Hal  ini  umum  ditemukan  pada  rumusan
                  peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan administrasi dan tata negara. Lihat Maria Farida
                  Indarti S., Ilmu Perundang-Undangan, Jenis Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm.
                  33-34.
               62    Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 72.
               63    Ibid., hlm. 73.
               64    Ibid.
               65    Ibid., hlm. 74.

               66    Ibid., hlm 73.
               67    Ibid., hlm. 69.




                                                                                          | 43
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64