Page 87 - bahan materi film sejarah berita proklamasi kemerdekaan di Indonesia
P. 87

Namun, investasi besar-besaran di Jawa Barat pegunungan dan pesisir
                 tersebut tidak diimbangi dengan kesejahteran rakyatnya. Para tuan tanah dan

                 pemerintah lebih cenderung membela kepentingan pejabat dan aparatnya
                 ketimbang penduduk pribumi. Kepada penduduk pribumi, mereka memberikan
                 upah yang rendah, serta besarnya pajak dan retribusi. Dampaknya, sebagian

                 besar kaum pribumi menjadi antipati terhadap penjajah. Di beberapa tempat
                 timbul gerakan sosial.
                       Dibanding daerah-daerah lain, Jawa Barat adalah wilayah paling
                 strategis dalam kancah peralihan kekuasaan dari Pemerintah Hindia Belanda
                 ke Pemerintah Pendudukan Militer Jepang. Pada awal 1942, Pemerintah Hindia

                 Belanda  kalah  di  berbagai  pertempuran.  Untuk  menggenapkan  pengakuan
                 atas kekalahannya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda Starkenborg
                 Stachouwer dan Panglima Militer Ter Poorten menandatangani kapitulasi di

                 lapangan terbang Kalijati, Subang, Jawa Barat, pada hariminggu, 8 Maret 1942,
                 pukul 17.15 Waktu Jawa. Isinya menyatakan penyerahan tanpa syarat kepada
                 tentara Jepang.
                       Pemerintah Pendudukan Militer Jepang membagi wilayah bekas
                 jajahan Hindia Belanda menjadi tiga daerah pemerintahan. Pemerintahan

                 Militer Angkatan Darat Keduapuluh Lima meliputi Sumatera yang pusatnya
                 berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat. Pemerintahan Militer Angkatan
                 Darat Keenam Belas meliputi Jawa dan Madura yang pusatnya berkedudukan

                 di Jakarta. Pemerintahan Militer Angkatan Laut Armada Selatan Kedua meliputi
                 Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, yang berpusat di Makassar.
                       Susunan pemerintahan militer Jepang terdiri dari Gunseireikan (panglima
                 tentara) dengan Saiko Syikikan sebagai pucuk pimpinannya dan Gunseikan
                 (kepala pemerintahan militer). Panglima Tentara Keenam Belas di Pulau Jawa

                 Letnan Jenderal Hitosyi Imamura dan Kepala Staf Mayor Jenderal Seizaburo
                 Okasaki, ditugaskan membentuk pemerintahan militer di Jawa. Koordinator
                 pemerintahan  militer  disebut  Gunseibu yang dibentuk di Bandung, Jawa

                 Barat, Semarang di Jawa Tengah dan Surabaya, Jawa Timur.

                                                                                      87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92