Page 21 - Tokoh Pemikir Karakter Bangsa

TOKOH PEMIKIR KARAKTER BANGSA

“reformasi Islam” (biasa disebut sebagai “gerakan kaum muda).
Beberapa tahun setelah berakhirnya “perang anti-belasting” ini
Sumatra Barat menjadi salah satu daerah (di samping Minahasa dan
Tapanuli Utara—dua daerah Kristen) dengan prosentase tertinggi
penduduk yang masuk sekolah.

Sebenarnya sebelum pemberontakan itu terjadi seorang
“dokter Jawa”, kelahiran Minangkabau, Dr. A. Rivai telah menjadi
editor Bandera Wolanda, kemudian Warta Hindia, yang diterbitkan
di negeri Belanda. Meskipun melanjutkan pesan dan himbauan
“kemajuan”, yang dipelopori Insulinde, Rivai, yang sedang
melanjutkan studi kedokterannya, melancarkan kritik sosiologis juga
pada situasi yang masih menyelimuti wilayah yang ketika itu dikenal
sebagai ”tanah Hindia”. Dalam tulisan-tulisan iapun membagi
masyarakat “tanah Hindia” atas dua kelompok, yaitu “kaum muda”—
para pelopor kemajuan—dan “kaum tua”—kaum konservatif. Ia juga
memperkenalkan konsep baru tentang kebangsawanan dengan
membedakan “bangsawan pikiran”— yaitu para pelopor kemajuan—
dan “bangsawan darah”. Ia pun mengingatkan pula bahwa jika
kemajuan pribadi telah dicapai kesadaran sebagai seorang “Hindia”
harus tetap dipertahankan. Dalam konteks inilah Rivai menganjurkan
agar “kaum muda” mendirikan organisasi demi kelancaran usaha ke
arah semakin tercapainya hasrat “kemajuan”.
Terpengaruh oleh tulisan-tulisan Rivai (sebagaimana
diungkapkannya dalam tulisannya yang dimuat dalam surat kabar
berbahasa Jawa, Retno Dhumilah, yang terbit di Surakarta ) dokter
Wahidin Sudirohusodo menganjurkan hal yang sama. Iapun
mengatakan jika tidak tahu bagaimana caranya maka Dr.A. Rivai bisa
dijadikan sebagai penasehat. Begitulah, akhirnya atas initiatif
Sutomo, mahasiswa Stovia, pada tanggal 20 Mei 1908 organisasi
modern yang pertama, Boedi Oetomo, didirikan di kalangan murid-
murid “sekolah dokter Jawa” itu. Tetapi pada bulan September
organisasi, yang mencita-citakan “kemajuan” bagi “bangsa Jawa” ini
praktis diambil oleh para priyayi. Gubernur Jenderal pun menunjuk
Bupati Karanganjar sebagai ketua pertama. Sejak itu dalam

11