Page 35 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun
P. 35
35
asing akibat UUA 1870 tersebut juga menimbulkan
berbagai permasalahan yang kompleks. Sehingga
diperlukan perubahan pada birokrasi pemerintahan pada
saat itu. Kebutuhan akan perubahan birokrasi
pemerintahan tersebut, menjadi salah satu faktor yang
mendorong terjadinya reorganisasi pemerintahan pada
awal abad ke dua puluh (Margana, 2017:180).
Pemerintahan Hindia Belanda mulai menerapkan
Desentralisasi pada tahun 1903. Dalam pelaksanaannya,
Desentralisasi di tingkat lokal dilakukan secara bertahap.
Dalam perkembangannya, pelaksanaan Desentralisasi di
Madiun dimulai dari tingkat Gewest kemudian Gemeente.
Desentralisasi tingkat Gewest (Residen) dilaksanakan pada
tahun 1907, sedangkan Desentralisasi tingkat kota
dilaksanakan pada tahun 1918. Desentralisasi pada tingkat
Gewest (Residen) disahkan pada 1 April 1907, yang
ditandai dengan terbentuknya Gewestelijk Raad.
Sebagaimana badan pemerintaan otonom Gewest memiliki
parlemen lokal yang terdiri dari berbagai komposisi.
Desentralisasi berhenti pada tahun 1918 dan Kota
Madiun merupakan salah satu kota yang mendapat status
Gemeente (Hudiyanto, 2020:83).
Kota Madiun ditetapkan sebagai StadsGemeente
pada tanggal 20 April 1918. Penetapan Madiun sebagai
StadsGemeente tersebut membawa dampak seperti berikut :
