Page 36 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

36

1. Perubahan Mekanisme Finansial Daerah

Penetapan Kota Madiun sebagai StadsGemeente

membawa berbagai perubahan, salah satunya dalam

menjalankan wewenang. Sebagai dampak dari kebijakan

tersebut, penyelenggaraan pemerintahan suatu negara

menjadi lebih luas meliputi tiga tingkatan, yaitu

pemerintahan pusat (land), pemerintahan daerah

Karesidenan (Gewest) dan pemerintahan kota (Gemeente).

Selain itu, pembentukan Gemeente juga menyebabkan

pembentukan jabatan baru yaitu wali kota. Pembentukan

Gemeente dan Dewan Kota (Gemeenteraad) diatur

berdasarkan Staasblad tahun 1918 No. 326. Dewan Kota

(Gemeenteraad) ditugaskan untuk mengatur pengelolaan

wewenang yang sebelumnya menjadi wewenang pusat

(Hudiyanto, 2020:88).

2. Dampak Sosial

Kebijakan pemerintah kota mengenai pelaksanaan

aturan kebersihan Gemeente memicu terjadinya

permasalahan sosial pada masyarakat. Peraturan yang

diatur dalam kebijakan tersebut menyebabkan munculnya

berbagai laporan keluhan masyarakat terutama pada

peraturan bangunan (Bouwverordening). Penduduk harus

membuat batas pekarangan (erfafscheidingen) yang dibuat

oleh para pegawai Gemeente. Penyusunan garis batas