Page 12 - Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun
P. 12
mengirimkan Willem Daendels ke Indonesia. Selama pemerintahan
Daendels, dilakukan beberapa perubahan seperti menghapus sistem feodal
dan membatasi hak hak para bupati. Namun pada tahun 1811, kekuasaan atas
Indonesia jatuh ke tangan Inggris (Salindri, 2009 : 132).
Pada awal masa pemerintahan Inggris, Lord Minto mengangkat Thomas
Stamford Raffles sebagai gubernur jendral Inggris di Indonesia. Dalam
menjalankan pemerintahannya, Raffles mengeluarkan beberapa kebijakan,
seperti menghapus sistem penyerahan wajib dan kerja paksa yang pernah
diterapkan penguasa pribumi dan VOC sebelumnya. Raffles mengganti
sistem penyerahan wajib dan kerja paksa tersebut dengan sistem sewa.
Namun pemerintahan Inggris di Indonesia ini tidak berlangsung lama, karena
Belanda berhasil merebut kembali Indonesia dari tangan Inggris.
Kemenangan Belanda atas Prancis menjadi akhir pemerintahan Inggris di
Indonesia. Belanda berhasil menduduki kembali Indonesia sesuai isi
perjanjian London. Belanda membangun kembali kekuasannya di Indonesia
dengan membentuk komisaris Jenderal yang terdiri atas Elout Buyskes dan
Van der Capellen. Pada awalnya, pemerintah Belanda meneruskan kembali
sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles. Namun kebijakan tersebut tidak
memberikan hasil yang memuaskan, sehingga Pemerintah Belanda
mengganti sistem sewa tanah tersebut dengan Cultuurstelsel (Yuliati: 97).
Kebijakan Cultuurstelsel pertama kali
diperkenalkan oleh Van den Bosch pada
tahun 1830. Konsep dasar kebijakan
Cultuurstelsel adalah meningkatkan produksi
tanaman ekspor. Kebijakan Cultuurstelsel
tersebut dianggap mampu untuk mengisi
kekosongan kas keuangan Belanda akibat
perang Diponegoro (1825-1830), perang
Belanda dengan Inggris, dan sparatisme
Belgia. Adapun ketentuan pelaksanaan cultuurstalsel berdasarkan Lembaran
Negara (Staatblad) tahun 1834 No. 2 adalah sebagai berikut.
10 | P a g e