Page 13 - Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun
P. 13
1. Melalui persetujuan, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk
penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa.
2. Tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak
boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk.
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan boleh
melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi.
4. Bagian tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari
pembayaran pajak tanah.
5. Hasil tanaman perdagangan dari tanah yang disediakan, wajib diserahkan
kepada pemerintah Hindia Belanda.
6. Kegagalan panen tanaman perdagangan dibebankan kepada pemerintah,
terutama yang gagal bukan karena kelalaian penduduk.
7. Penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka di bawah pengawasan
kepala- kepala mereka (Fauzi, 1999: 30).
Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terjadi banyak penyimpangan
yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diantaranya seperti penyediaan
tanah untuk menanam tanaman wajib dilakukan secara paksa, tanah yang
digunakan melebihi 1/5 bagian, tanah yang diserahkan tetap dipungut
pajak, tenaga kerja dipekerjakan secara paksa selama berbulan-bulan, upah
hasil tanaman tidak sesuai dengan yang diserahkan, dan kegagalan hasil
panen dibebankan kepada penduduk dengan melakukan ulangan penyerahan
tanah (Hadiatmodjo, 1980 : 208). Berbagai praktik monopoli dan paksaan
selama pelaksanaan Cultuurstelsel tersebut, menyebabkan rakyat pribumi
semakin menderita. Oleh karena itu aksi untuk menentang kebijakan
Cultuurstelsel tersebut, semakin bermunculan di Negeri Belanda terutama
dari orang orang humanis berpaham liberal. Atas desakan orang orang
humanis lah, pemerintah Belanda akhirnya menghapus kebijakan
Cultuurstelsel tersebut pada tahun 1870.
Kerjakan soal soal berikut !
1. Salah satu faktor pelayaran bangsa barat ke dunia timur yaitu adanya
semangat 3G, Jelaskan hubungan antara semangat 3G dengan pelayaran
bangsa barat………..
11 | P a g e
