Page 18 - Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

serta menjadi manajer puncak produksi perkebunan bersama residen. Dalam

menjalankan fungsinya tersebut para bupati dibantu oleh priyayi. Adapun

sejumlah priyayi yang memiliki wewenang birokrat diantaranya patih,
kliwon, mentri, jaksa dan lainnya. Sedangkan sejumlah priyayi yang memiliki

wewenang teritorial diantaranya wedana dan asisten wedana (camat).

Adapun selama pelaksanaan Cultuurstelsel tersebut, priyayi juga
bekerjasama dengan pegawai sipil Belanda yaitu Binnenlandsch Bostuur

(BB). Bahkan dalam menjalankan tugasnya tersebut, BB dan priyayi sering
melakukan diskusi untuk menentukan jenis tanaman, tempat menanam, dan

kelanjutan dari tanaman tersebut (Ham, 2018 : 104).
Adapun penanaman komoditas kopi di wilayah keresidenan Madiun

mulai berlaku sejak turunnya resolusi 10 Desember 1832 No. 10, bahwa

setiap keluarga atau rumah tangga petani dalam kurun waktu 3 tahun wajib
menanam dan memelihara 600 pohon kopi. Bayaran yang diterima oleh

petani kopi tersebut, tergantung pada harga kopi dipasaran. Keuntungan
besar yang diperoleh Belanda dari penanaman kopi tersebut, menjadikan kopi

sebagai komoditas utama di Keresidenan Madiun. Berikut adalah laporan
penanaman kopi di keresidenan Madiun tahun 1834-1880 (Margana, 2017 :

121 ).

Periode Hasil Panen Nilai Pembayaran Jumlah Tenaga
(metrik ton) (gulden) Kerja (Jiwa)
1836-1840 7.893 807.405 85.454

1841-1845 17.357 1.685.502 89.031

1846-1850 19.344 1.661.538 81.932

1851-1855 16.363 1.385.457 74.051.5

1856-1860 11.369 1.448.783 79.830

1861-1865 13.153 2.431.182 84.481

1866-1870 18.880 3.922.285 159.702

1871-1875 17.455 3.779.386 190.177

16 | P a g e