Page 21 - Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

Gendingan. Dimana pemerintah Belanda memanfaatkan sistem tradisional

yang disebut blandong untuk melakukan eksploitasi hutan jati tersebut. Pada

dasarnya blandong merupakan kerja wajib yang harus dilakukan oleh para
petani untuk menebang kayu jati yang akan diserahkan kepada bupati atau

keraton. Berikut adalah laporan eksploitasi hutan jati di karesidenan Madiun

tahun 1837-1850 (Margana, 2017 : 129).

Periode Jumlah tenaga kerja yang Nilai produk yang dihasilkan

dilibatkan (dalam jiwa) (dalam gulden)
1837-1840 15.060 86.054
1841-1845 15.974 25.100,5
1846-1850 14.143 25.996
Tabel 1.1 : Eksploitasi jati di Karesidenan Madiun tahun 1837-1850
Meskipun konsep dasar pelaksanaan Cultuurstelsel adalah menanam

tanaman komuditas ekspor. Namun dalam praktiknya, pemerintah Belanda

juga menerapkan pajak tanah dan pachtstelsel. Pada tahun 1860-1870 tercatat
bahwa, jumlah pemungutan pajak tanah di Madiun mencapai kurang lebih

empat juta golden atau rata rata empat ratus ribu golden per tahun. Selain

pajak tanah, pemerintah Belanda juga memunggut pajak pachtstelsel yang
dilakukan melalui sistem lisensi. Pajak tersebut berkenaan dengan aktivitas

perdagangan dan konsumsi opium. Adapun penggunaan sistem lisensi
tersebut bertujuan untuk mempermudah pengumpulan pajak penjualan

opium, pajak minuman keras, penyembelihan sapi, penyembelihan babi,
pegadaian, penjualan tembakau, penjualan garam, penjualan ikan (di wilayah

pesisir), penjualan sarang burung wallet, dan sebagainya. Berdasarkan

laporan resmi pemerintah Belanda, pajak yang mengunakan sistem lisensi ini
dikelompokkan menjadi dua yaitu lisensi pajak opium (opiumpacht) dan

lisensi pajak pajak kecil non opium (kleinepachten). Pemasukan pajak
pachtstelsel sebagian besar berasal dari opium. Pada tahun 1870 tercatat

bahwa pemasukan pajak opium di wilayah Madiun mencapai 1,15 golden.
Sementara itu sumber pemasukan Belanda yang berasal dari pajak pajak

kecil, tidak sebesar pemasukan pajak opium (Margana, 2017 : 134).

19 | P a g e