Page 32 - E-modul tentang kebijakan cultuurstelsel belanda di Karesidenan Madiun
P. 32
Pemberontakan Pulung dipimpin oleh R. Martodimejo dan anaknya
R. Martodipuro. Aksi penyerangan terhadap pejabat Belanda ini
dilatarbelakangi oleh beratnya sistem pajak yang ditanggung oleh
penduduk. Sementara itu, Kasus Bupati Madiun RM Adipati
Brotodiningrat dilatarbelakangi oleh perseteruan Bupati Madiun
Adipati Brotodiningrat dengan Residen Madiun. J.J Donner
menyalahkan bupati Brotodiningrat atas banyaknya kriminalitas di
Keresidenan Madiun (Margana, 2017 : 159).
Selain itu, muncul gerakan sosial politik di wilayah Karesidenan
Madiun yang disebut dengan Samin. Gerakan Samin dipelopori oleh
Surantiko Samin, sekitar tahun 1890 dari daerah Blora Jawa Tengah.
Gerakan Samin merupakan suatu reaksi yang ditunjukkan oleh
petani terhadap perubahan sosial abad ke-19. Gerakan ini disebut
sebagai aliran (gerakan politis/religius) yang memiliki kultus,
simbol, dan doktrin sendiri. Adapun Gerakan Samin ini tidak
melakukan kekerasan untuk menentang kekuasaan Belanda dan tidak
mengklaim pemimpin mereka sebagai Ratu Adil. Menurut Harry J.
Benda dan Lance Castles, munculnya Gerakan Samin disebabkan
oleh beban ekonomi, pajak kerja rodi, dan pajak tanah dalam
Kebijakan Etis. Meskipun berasal dari Jawa Tengah, Gerakan Samin
akhirnya menyebar hingga ke wilayah Madiun. Gerakan Samin di
wilayah Madiun berpusat di Desa Ngegong, di bawah pimpinan
Kartotaruno. Namun Gerakan Samin ini menghilang pada awal
kelahiran negara Republik Indonesia (Hadiatmojo, 1980: 222).
