Page 30 - E-modul tentang kebijakan cultuurstelsel belanda di Karesidenan Madiun

B. Dampak Sosial Pelaksanaan Cultuurstelsel di Keresidenan Madiun

Perubahan sosial yang terjadi di wilayah Karesidenan

Madiun, tidak lain sebagai bentuk reaksi rakyat untuk menentang

kekuasaan kolonial. Berbagai otoritas yang dikeluarkan Belanda

untuk mengeksploitasi sistem pajak, menyebabkan munculnya

kriminalitas dan perlawanan dari rakyat pribumi. Berdasarkan

laporan Residen Francis, pada tahun 1832 terjadi 101 kasus

kriminalitas, dari jumlah tersebut 50 orang berhasil ditahan oleh

kepolisian. Selanjutnya, pada tahun 1840 terjadi 51 kasus

kriminalitas, dari jumlah tersebut 13 orang berhasil ditahan oleh

kepolisian. Menurut Residen Francis, jenis kriminalitas yang banyak

terjadi di wilayah Madiun adalah pencurian dan pembegalan.

Pembegalan banyak dilakukan oleh sekelompok orang yang

melakukan kejahatan dengan membawa kampak, sehingga disebut

kampakpartijen atau ketjoepartijen (gerombolan kampak atau

gerombolan kecu). Tak hanya itu kejahatan lain yang sering terjadi

di wilayah Madiun adalah pencurian, pembakaran perkebunan tebu,

dan pengedar uang palsu. Kasus pencurian merupakan kejahatan

yang sering terjadi di wilayah Madiun, pada tahun 1886 tercatat 160

kasus pencurian ternak. Selain kasus pencurian kejahatan yang

sering terjadi di wilayah Madiun adalah pembakaran perkebunan
tebu. Berdasarkan informasi yang diberikan M. van Geuns pada

tahun 1911, total pembakaran tebu di wilayah Madiun terjadi
sebanyak 188 kali dengan luas area mencapai 365 bau. pembakaran

tersebut terjadi di daerah Pagotan, Kanigoro, Geneng, dan Rejosarie.
Terdapat pula kejahatan pembuat dan pengedar uang palsu, pada

akhir abad ke 19. Namun jumlah kejahatan tersebut relatif sedikit
dan tidak terlalu menimbulkan perubahan sosial (Mergana, 2017 :

154).