Page 359 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam
P. 359

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3







                                 BAB VIII









           Lembaga Agama yang Didirikan

                     dan Disponsori Negara:

           Membincang Kementerian Agama

                dan Majelis Ulama Indonesia




















              ndonesia tidak bisa dilepaskan dari isu Islam. Sebagai agama mayoritas
                                                                                              Pada masa
              penduduk, Islam telah menjadi bagian penting dari masalah politik dan      kolonialisme Belanda,
          Imenejemen kekuasaan.  Pada masa kolonialisme Belanda, sejalan dengan             sejalan dengan
           upaya membangun kekuasaan di negeri ini,  urusan agama telah menjadi           upaya membangun
                                                                                          kekuasaan di negeri
           fundamen bagi administrasi pemerintah Hindia Belanda.  Beberapa lembaga      ini,  urusan agama telah
                                                                 1
           yang dirancang untuk mengurusi masalah Islam dibentuk pada waktu itu, yang      menjadi fundamen
           sekaligus berfungsi sebagai alat pemerintah Belanda dalam mengawasi dan         bagi administrasi
           mengatur masyarakat berikut praktik keagamaan mereka.                           pemerintah Hindia
                                                                                          Belanda.1 Beberapa
                                                                                             lembaga yang
           Hal yang sama juga berlaku pada masa kolonialisme Jepang. Persoalan agama        dirancang untuk
           tetap menjadi isu utama dalam kebijakan administrasinya untuk urusan pribumi.   mengurusi masalah
                                                                                            Islam dibentuk
           Di era ini, pemerintahan Jepang membentuk  Shumubu dan  Shumuka  untuk           pada waktu itu,
           mengelola persoalan agama masyarakat  dari tingkat pusat sampai daerah .         yang sekaligus
                                                                                    2
           Pasca-kemerdekaan 1945, pemerintah Indonesia melanjutkan kebijakan sentral    berfungsi sebagai alat
                                                                                          pemerintah Belanda
           ini dengan membentuk Kementerian Agama. Kemudian pada masa Orde Baru,         dalam mengawasi dan
           badan keagamaan di luar pemerintah namun berpengaruh cukup signifikan         mengatur masyarakat
                                                                                            berikut praktik
           terhadap kebijakan negara dibentuk dengan nama Majelis Ulama Indonesia         keagamaan mereka.
           (MUI).








                                                                                                 343
   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364