Page 354 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Azas Tunggal yang memaksa semua organisasi dan partai politik menganut
satu azas yaitu Pancasila. Walaupun mendapatkan penentangan dari kalangan
Islam tetapi pada akhirnya kebijakan ini dapat diterapkan dan diterima oleh
organisasi-organisasi sosial dan politik di Indonesia.

Di era Soeharto ketika kebijakan rezim cenderung membatasi politik umat Islam,
kebijakan itu dapat disiasati oleh para tokoh-tokoh muda Islam dengan cara
merumuskan strategi baru dalam politik. Tranformasi bidang politik dilakukan
untuk dapat mencairkan hubungan antara Islam dan negara yang saling
bermusuhan. Dengan tidak menjadikan partai-partai Islam sebagai satu-satunya
sarana perjuangan umat Islam maka umat Islam mulai memperhatikan bidang-
bidang lain yang selama ini terbengkalai seperti bidang sosial dan intelektual.
Sejak itu para aktifis Islam mulai memasuki birokrasi dan bergabung dengan
Golkar. Walaupun pada satu sisi pendekatan ini dianggap sebagai bagian dari
kooptasi rezim tetapi usaha-usaha mereka untuk masuk dalam birokrasi telah
berdampak pada proses islamisasi secara signifikan dalam birokrasi.

Kontribusi umat Islam menjadi semakin kuat dalam proses konsolidasi demokrasi
ini. Umat Islam yang berjuang melalui partai secara konsisten mendukung proses
demokratisasi di Indonesia dengan mengedepankan semangat kebangsaan
sementara yang berjuang melalui organisasi-organisai massa seperti Nahdlatul
Ulama, Muhammadiyah, Persis, Persatuan Islam, Matlaul Anwar dan berbagai
organisasi massa lainnya terus menerus mendorong dan memperkuat keberadaan
masyarakat sipil guna mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis. Pada era
ini konflik horizontal juga sudah mengalami penurunan. Walaupun isu-isu
terorisme masih muncul tetapi secara umum dapat diselesaikan dengan baik
oleh pemerintah bekerjasama dengan ormas-ormas Islam, termasuk Majelis
Ulama Indonesia (MUI).

Partai-partai Islam memainkan peran penting dalam mengawal demokrasi
di Indonesia. Karenanya, Islam Indonesia mengambarkan dua pendekatan
Islam pada waktu yang bersamaan; politik dan kultural. Islam di Indonesia
tidak mendukung berdirinya negara Islam tetapi juga menolak adanya proses
sekularisasi. Walaupun pada umumnya partai-partai Islam bukanlah kekuatan
yang dominan dalam parlemen tetapi peran-perannya dalam memperjuangkan
kepentingan umat Islam di Indonesia cukup besar. Ini karena aspirasi umat Islam
tidak hanya diperjuangkan oleh partai-partai Islam tetapi juga diakomodasi
oleh partai-partai nasionalis lainnya yang juga menjadikan Islam sebagai salah
satu elemen terpenting partai. Dalam praktiknya kekuatan Islam dalam partai-
partai Islam itu dapat dengan muda bekerjasama dengan partai-partai nasionalis
dalam kerangka kebangsaan. Itulah wajah Islam Indonesia yang moderat baik
yang terwujud dalam gerakan politik maupun kultural.

338