Page 353 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Pada masa penjajahan Jepang terjadi perubahan kebijakan terhadap gerakan
politik umat Islam Indonesia. Jepang berusaha untuk mendekati pemimpin-
pemimpin Islam guna mengobarkan semangat anti kolonial Belanda dan
berusaha mengukuhkan kedudukannya di Indonesia dengan membuka saluran
politik kepada umat Islam. Beberapa lembapa politik dan wadah bagi umat
Islam dibentuk dan mendapatkan sambutan positif dari pemimpin-pemimpin
Islam pada waktu itu. Umat Islam diakomodasi dalam lembaga-lembaga
pemerintah yang dibentuk oleh Jepang yaitu Kantor Urusan Agama, Masyumi
dan Hizbullah. Pada era ini terjadi pergeseran peran politik elit-elit di Indonesia
dari kelompok aristokrasi priyayi kepada kelompok santri. Akibatnya kelompok
nasionalis mengalami peminggiran peran politik.

Dinamika politik umat Islam di Indonesia terus mengalami pasang surut. Di era
menjelang persiapan kemerdekaan Indonesia peran-peran politik umat Islam
mengalami dinamika. Lembaga yang dibentuk untuk persiapan kemerdekaan
Indonesia baik itu lembaga BPUPKI maupun PPKI mengakomodasi banyak aliran
politik baik dari kelompok Islam, nasionalis dan sosialis. Nampanya keterwakilan
politik umat Islam menjelang kemerdekaan tidak terlalu besar dibandingkan
dengan dominasi kelompok nasionalis. Pergulatan dan perdebatan tentang
dasar negara dan bentuk negara Indonesia yang baru ini terjadi begitu sengit.
Pilihan antara menjadikan Indonesia sebagai negara Islam berdasarkan pada
ideologi Islam menjadi perdebatan yang sengit dan panjang. Pada akhirnya
atas kebesaran sikap yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin Islam langka
kompromi dan akomodatif dapat dilakukan guna membentuk negara Indonesia
yang merdeka.

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru perjuangan politik umat Islam juga
mengalami dinamika yang berbeda-beda. Perdebatan kelompok Islam dan
nasionalis terus berlangsung pada masa Sukarno. Hanya saja perdebatan pada
masa Sukarno ini dapat diakhiri dengan cara memaksa kelompok Islam untuk
menerima keputusan pemerintah pada waktu itu yaitu dikembalikan pada UUD
45 melalui dekrit presiden 1959. Pada masa Sukarno ini Demokrasi Terpimpin
diterapkan dan Masyumi dibubarkan sehingga satu-satunya partai Islam yang
bertahan adalah partai NU.

Rezim Orde Baru melakukan kebijakan yang hampir sama terhadap gerakan
politik umat Islam. Untuk melakukan konsolidasi politik dan memacu
pembangunan ekonomi, Soeharto menerapkan kebijakan politik dengan cara
membatasi partai-partai politik. Penyederhanaan partai-partai politik dilakukan
hingga partai-partai yang ada dapat disatukan dalam tiga aliran politik yang
masing-masing diwakili oleh Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan
Partai Persatuan Pembangunan. Soeharto kemudian menerapkan kebijakan

337