Page 352 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Indonesia dan menjangkiti hampir seluruh partai politik, tidak terkecuali partai-
partai Islam. Sayangnya, aktivis-aktivis Islam pun terjebak dalam kasus korupsi
ini karena mahalnya biaya politik di Indonesia. Kasus-kasus yang menimpa
beberapa anggota parlemen dari kelompok Islam menjadi preseden buruk dan
menciptakan citra negatif di masyarakat bahwa para aktifis Islam juga tidak lepas
dari kasus korupsi. Secara umum umat Islam di Indonesia baik yang berjuang
melalui jalur politik baik di parpol-parpol Islam dan nasionalis maupun yang
tetap berjuang melalui omas-ormas Islam selalu menjadi kekuatan penyeimbang
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontribusinya dalam mendorong
proses demokratisasi di Indonesia telah menjadikan Indonesia mengalami
kemajuan demokrasi yang luar biasa. Kemajemukan umat Islam dan bangsa
Indonesia secara umum ternyata tidak membawa perpecahan justru menjadi
kekuatan besar dalam membangun demokrasi di Indonesia.

Kesimpulan

Peran politik umat Islam di Indonesia dari masa sebelum kemerdekaan hingga
masa kontemporer ini mengalami pasang surut dan dinamika yang berbeda-
beda. Pada masa penjajahan Belanda gerakan politik umat Islam Indonesia
terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang bersedia bekerjasama
(koperatif) dengan pemerintah Hindia Belanda dan bergabung dalam Dewan
Rakyat dan kelompok yang menolak bergabung (non koperatif) karena
menganggap bahwa Dewan Rakyat tidak efektif untuk memperjuangkan nasib
bangsa Indonesia. Sarekat Islam yang pada awalnya memiliki harapan besar
atas hadirnya Dewan Rakyat kemudian menunjukkan kekecewaannya karena
beberapa mosi-mosi rakyatnya yang ditujukan ke pemerintah Hindia Belanda
ditolak. Kekecewaan itu semakin dalam ketika Tjokroaminoto ditahan pihak
Belanda yang secara tidak langsung menghalangi dirinya untuk tetap bertahan
di Dewan Rakyat itu. Sejak itu SI menyampaikan ketidakpuasannya terhadap
kebijakan pemerintah Hindia Belanda dan melakukan langkah politik yang lebih
radikal melalui jalur non koperatif dengan memperkenalkan politik hijrah. SI
dalam perjalannnya mengalami kemundurun karena banyaknya konflik internal
yang terjadi di dalam kalangan internal mereka. Secara umum kebijakan Belanda
sangat membatasi kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh umat Islam.

336