Page 363 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Kerukunan Umat Beragama

Kristenisasi yang berlangsung sejak masa penjajahan Belanda terus menjadi isu
panas pasca-kemerdekaan Indonesia. Belanda tidak bisa bersikap netral terhadap
agama-agama di negara jajahannya, sebagaimana ia janjikan, melainkan lebih
berpihak terhadap kelompok seagama. 12

Kristenisasi terjadi di banyak tempat, dan difasilitasi pemerintah kolonial
secara finansial maupun politik sebagaimana terlihat pada pemberian subsidi
besar-besaran terhadap pembangunan rumah sakit zending (misionaris) dan
pembukaan wilayah bagi zending di Solo semasa pemerintahan Gubernur
Jenderal Idenburg (1909-1916). Maka meskipun Kantoor voor Inlandsche
13
Zaken di bawah Snouck Hurgronje menerbitkan keputusan yang melarang
kristenisasi di daerah-daerah yang sangat kuat Islamnya, seperti Aceh, eskalasi
kristenisasi begitu cepat merambah daerah-daerah lain.
14
Dengan perbedaan intensitas dan ragam kegiatan, kristenisasi kemudian tetap
berlangsung meski Belanda hengkang dari Nusantara pada 1942. Dekade 1960-
70-an tercatat sebagai masa ketika kristenisasi kembali dilakukan secara intensif
dan memantik perselisihan dan saling curiga antara umat Islam dan Kristen
sampai mengakibatkan polemik keagamaan. Ini jelas menjadi persoalan serius
dalam konteks kerukunan antar-umat beragama. Maka penciptaan kerukunan
beragama menjadi salah satu fungsi utama Kementerian agama.

Menyusul polemik perumusan dasar negara di tahun-tahun awal kemerdekaan—
yang sedikit banyak terkait dengan isu hubungan antar-agama di Indonesia—
hubungan Islam-Kristen juga makin memanas, bahkan berpotensi melahirkan
konflik. Untuk itu, pemerintah membuat program guna meredakan atau
mengatasi permasalahan tersebut. Dua tahun setelah dikeluarkannya UU PNPS
1965, pada 1967 Kementerian Agama di bawah KH. Muhammad Dahlan
menginisiasi penyelenggaran dialog antar-agama. Namun, program ini tidak
dilandasi konsep yang kokoh ditambah intensitas pelaksanaan yang masih sangat
terbatas. Kementerian Agama kemudian merumuskan ulang konsep dialog
antar-agama pada periode Mukti Ali (1971-1978). Dengan pengoperasian
berbagai program, seperti dialog itu sendiri, seminar, penelitian, dan publikasi
dalam rangka mengembangkan kehidupan yang harmonis antar-agama,
masa ini dianggap sebagai peletak dasar model pembangunan kerukunan umat
beragama. Dan Mukti Ali adalah pionir dialog antar-agama di Indonesia.
15
Sejak itu, proyek dialog antar-agama menjadi salah satu program utama
Kementerian, yang terus dilakukan pada periode kepemimpinan Menteri
Agama berikutnya.

347