Page 367 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

agama, ormas keagamaan dan masyarakat, membuat rekomendasi untuk kepala
daerah, mensosialisasikan kebijakan terkait kerukunan umat beragama, dan
memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
Selain peran sentral di atas, FKUB juga masih memiliki peran yang terlihat
lebih praktis dan taktis yang tentunya juga sangat sentral dalam pembentukan
kerukunan umat beragama di Indonesia. Di sini, FKUB misalnya diberi tugas yang
sangat jelas yaitu untuk 1) mendeteksi secara dini dan memetakan gangguan
kerukunan beragama; 2) meredam dan mencari solusi terhadap gangguan yang
timbul; dan 3) mengidentifikasi dan merefitalisasi kearifan lokal yang dapat
mendukung kerukunan umat beragama. 20

Meski begitu, beberapa kalangan memberikan catatan kritis bahkan
menyimpulkan program dialog antar-agama kurang mengakar dan tidak Meski begitu, beberapa
kalangan memberikan
berperan signifikan di level masyarakat. Catatan kritis ini mengaca pada sejumah catatan kritis bahkan
peristiwa di beberpa daerah seperti Situbondo, Tasikmalaya, Ketapang, Kupang, menyimpulkan program
Ambon, Poso, dan Maluku, di mana terjadi kekerasan berlatar sentimen dialog antar-agama
kurang mengakar
agama di tahun 2000-an, terutama Islam versus Kristen. Hal ini terjadi karena dan tidak berperan
dialog antar-agama masih menyimpan beberapa kendala praktis. Beberapa signifikan di level
21
masyarakat. Catatan
di antaranya adalah bahwa dialog yang diselenggarakan masih cenderung kritis ini mengaca pada
bersifat diskursif dan elitis, tidak ada keseriusan mengejawantahkan isu dialog, sejumah peristiwa
masih terdapat kesenjangan antara kelompok elit agama dengan mediator di beberpa daerah
seperti Situbondo,
di lapangan, masih kentalnya prejudice negative antar-penganut agama, dan Tasikmalaya, Ketapang,
masih lebarnya kesenjangan sosial-ekonomi serta rendahnya rasa keadilan Kupang, Ambon,
terhadap masyarakat. Mantan Menteri Agama Thalchah Hasan sendiri menilai Poso, dan Maluku.
bahwa pembinaan kerukunan umat beragama yang ada selama ini cenderung Mantan Menteri
hanya berorientasi struktural dan politis. Agama Thalchah Hasan
22
sendiri menilai bahwa
pembinaan kerukunan
umat beragama
FKUB di sisi lain belum berhasil memfungsikan diri sebagai pendeteksi, peredam yang ada selama ini
dan pemberi solusi atas gangguan kerusuhan atau konflik sektarian berlatar cenderung hanya
belakang agama. Tindak kekerasan yang dialamatkan oleh kelompok Islam berorientasi struktural
radikal terhadap beberapa kelompok minoritas seperti Jamaat Ahmadiyah dan politis.
Indonesia (JAI) di Jawa Barat, Lombok dan Banten, Syiah di Madura, dan konflik
serta kekerasan berlatar perijinan pendirian rumah ibadah di Bogor dan Bekasi,
dan lain-lain adalah bukti tidak berfungsinya FKUB di daerah-daerah.
23
Pada beberapa kasus di atas, tidak fair jika hanya menyalahkan atau memberi
kredit negatif kepada FKUB. Hal ini karena pada faktanya, sebagaiman jelas
terlihat pada kasus Ahmadiyah, para pelaku tindak kekerasan, pembakaran
sampai pembunuhan mengaku mendapatkan justifikasi atas perbuatannya dari
Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (2005) dan Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tentang penyesatan
dan penghentian semua aktivitas penyebaran Ahmadiyah di Indonesia (2008).
Mereka mendahului aparat hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan
tindakan atas kemungkinan pelanggaran peraturan. Dan mereka main hakim

351