Page 370 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Pendidikan, Peradilan dan Haji

Di samping kerukunan beragama, Kementerian agama juga mempunyai tugas
besar untuk menangani pendidikan Islam, penyelenggaraan Pengadilan agama,
mensukseskan ibadah haji warga negara Indonesia, dan beberapa hal terkait
permasalahan keagamaan lain. Urusan pendidikan, pengadilan dan haji sendiri
sudah menjadi perhatian serius sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam Nusantara
dan pemerintahan kolonial Belanda. Pengawasan terhadap pendidikan Islam di
Indonesia dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda dengan diterbitkannya
Peraturan tentang Pendidikan Islam pada tahun 1905, yang berisi aturan rinci
dan ketat soal perijinan dan guru agama. Oleh karenanya, meski Islam menjadi
30
agama yang dianut mayoritas penduduk pribumi, pendidikan Islam selalu berada
pada posisi terpinggirkan, berbeda dengan pendidikan Kristen yang mendapat
31
berbagai bantuan fasilitas dari pemerintahan Hindia Belanda, selain dari gereja.
Kebijakan pemerintah Indonesia pasca-kemerdekaan sampai dekade 1960-
an belum dapat menggeser posisi pendidikan Islam yang marginal, apalagi
menjadi sentral. Hal ini terjadi, sebagaimana dipaparkan sebelumnya, karena
kekurangberpihakannya pemerintah terhadap kelompok Islam.

Masa Kementerian Agama dipegang Mukti Ali pada dekade 1970-an, kebijakan
pemerintah untuk pendidikan Islam mulai memperlihatkan perubahan.
Dikeluarkannya SKB tiga menteri (Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan,
dan Dalam Negeri) No. 6 tahun 1975 adalah turning point dari perubahan
32
pendidikan Islam. SKB ini menghendaki agar pilar pendidikan Islam yang
dinamakan madrasah posisinya disamakan dengan jenjang-jenjang pendidikan
di sekolah umum. Sebagai imbas, porsi kurikulum madrasah kemudian diubah
menjadi 70 persen pelajaran umum dan sisanya pelajaran agama. Poin inilah
yang menjadi awal modernisasi pendidikan Islam, yang kemudian mendapatkan
penegasan lebih kuat dengan diterbitkannya Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasional (UU Sisdiknas) pada tahun 1989. Dalam UU ini, madrasah dan sekolah
umum adalah jenjang pendidikan yang setara. Kesetaraan tersebut bahkan
33
dipertegas dengan pernyataan bahwa madrasah sejatinya adalah “pendidikan
umum” yang bercirikan keislaman. Setelah periode ini, booming pendidikan
modern Islam merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Maka, penerbitan UU
Sisdiknas 2003-pun tak lain menjadi penegasan baru atas proses establishment
pendidikan Islam dalam konteks pembangunan manusia Indonesia secara
keseluruhan.

Peradilan Agama juga berakar dari sejarah panjang bangsa sejak kerajaan Islam
dan masa kolonial. Setelah kerajaan-kerajaan Islam ditaklukkan oleh kolonial
Belanda, eksistensi peradilan agama diatur pemerintah kolonial lewat penerbitan
Staatsblad No. 152/1882 soal peradilan agama dan hukum Islam. Dari sini
34
campur tangan Hindia Belanda terhadap persoalan agama mulai terasa. Periode
berikutnya, menempatkan posisi hakim dan peradilan agama ke dalam urusan
di bawah Hofd voor Islamietische Zaken dan diawasi oleh badan penasehat

354