Page 375 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana tertuang dalam situs resminya,
adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai
wahana bagi para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk
menyatukan gerak dan langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-
cita bersama. Pedoman Dasar MUI hasil kongres pertama menyatakan bahwa
tujuan dasar dari MUI adalah untuk turut serta mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur serta aman dan damai (Pasal 2). Sementara itu pada situs MUI
dinyatakan bahwa peran MUI adalah memberikan nasihat dan fatwa mengenai
masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat,
meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwahIslamiyah dan kerukunan
antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa,
menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) sekaligus sebagai
penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan
pembangunan nasional, serta meningkatkan hubungan dan kerjasama antar
organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan Muslim dalam memberikan
bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, dengan
mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. 47

MUI merupakan organisasi keulamaan di mana anggotanya berasal dari organisasi
masyarakat (ormas) keislaman seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, MUI merupakan
al-Irsyad, al-Washliyah, Persatuan Islam (Persis), Pergerakan Tarbiyah Islamiyah organisasi keulamaan
di mana anggotanya
(PERTI), dan lain-lain. Sejak berdirinya sampai sekarang, beberapa tokoh yang berasal dari organisasi
pernah menjabat sebagai ketua umum MUI adalah Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri masyarakat (ormas)
keislaman seperti
Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie, KH. M. Sahal Mahfudh, dan Prof. Nahdlatul Ulama (NU),
Dr. Din Syamsuddin. Sebagai kelengkapan organisasi, sebagaimana tercantum Muhammadiyah, al-
dalam website-nya, MUI memiliki 12 Komisi yang membidangi 1) fatwa, 2) Irsyad, al-Washliyah,
ukhuwah islamiyah, 3) dakwah dan pengembangan masyarakat, 4) pendidikan Persatuan Islam (Persis),
Pergerakan Tarbiyah
dan kaderisasi, 5) pemberdayaan ekonomi umat, 6) informasi dan komunikasi, Islamiyah (PERTI),
7) perempuan, remaja dan keluarga, 8) hukum dan perundang-undangan, 9) dan lain-lain. Sejak
berdirinya sampai
pengkajian dan penelitian, 10) kerukunan antar umat beragama, 11) pembinaan sekarang, beberapa
seni budaya Islam, dan 12) hubungan luar negeri dan kerja sama internasional. tokoh yang pernah
Di samping itu, MUI juga memiliki beberapa lembaga seperti Dewan Syariah menjabat sebagai ketua
umum MUI adalah
Nasional (DSN) yang berkonsentrasi pada aktivitas perekonomian berlabel Prof. Dr. Hamka, KH.
syariah, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM) Syukri Ghozali, KH.
sebagai pemroduksi sertifikat halal, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Hasan Basri, Prof. KH.
Sumber Daya Alam (PLH-SDA) dan lain-lain. Ali Yafie, KH. M. Sahal
Mahfudh, dan Prof. Dr.
Din Syamsuddin.
Secara umum, hal paling fundamental yang melekat pada MUI adalah fungsinya
sebagai pemberi fatwa (mufti). Di dalam tubuh MUI sendiri, sumber fatwa ini
bermacam-macam. Ia bisa merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa
MUI; bisa juga fatwa dari DSN, fatwa ijtima’ ulama, dan fatwa hasil musyawarah
nasional MUI. Selain fatwa, model keputusan yang dikeluarkan oleh MUI
berbentuk rekomendasi (tausyiah), peringatan (tadzkirah), instruksi atau mandat
(amanah), pernyataan sikap, himbauan, dan sumbangan pemikiran.

359