Page 378 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Ajengan Ilyas, dari Ponpes
Cipasung menjadi pimpinan
sidang Muktamar Ulama tentang
penanggulangan penularan
HIV/AIDS di Bandung, 26-30
November 1995.
Sumber: Dokumen Pondok Pesantren
Cipasung, Tasikmalaya.

Pada kasus pertama, misalnya, protes mayoritas umat Islam bahkan pernyataan
haram atas Porkas yang dilontarkan NU dan Muhammadiyah sama sekali tak
disambut MUI. Sebaliknya ketua komisi fatwa MUI saat itu Ibrahim Hosen
57
mengeluarkan argumen bahwa dampak negatif judi yang dilarang Islam (maysir)
adalah berbeda dengan Porkas yang justru membantu pemerintah untuk
memfasilitasi kegiatan bermanfaat lain di sektor olahraga dan kepemudaan,
dan karenanya Porkas diperbolehkan. Di sini jelas terlihat bahwa MUI lebih
mematuhi pressure pemerintah yang otoriter ketimbang mengikuti nurani umat.

Dua lembaga bentukan Selain kecenderungan fiqih dan urusan sosial kemasyarakatan pada fatwa MUI,
MUI yang amat di era Orde baru MUI membuat beberapa lembaga yang kemudian terbukti
terkenal adalah LP- menjadi sumber masukan terbesar untuk finansial organisasi. Dua lembaga
POM (1989), yang
memberi sertifikasi bentukan MUI yang amat terkenal adalah LP-POM (1989), yang memberi
halal untuk semua sertifikasi halal untuk semua produk makanan, obatan-obatan, dan kosmetik
produk makanan, yang beredar di Indonesia, dan bank Islam pertama, Bank Muamat Indonesia
obatan-obatan, dan
kosmetik yang beredar (BMI) pada 1991. Pengkaderan ulama (dilaksanakan sejak 1990) dalam bentuk
di Indonesia, dan bank kursus bagi para calon ulama utusan daerah di bidang hukum Islam dan orientasi
Islam pertama, Bank pembangunan nasional juga menjadi kegiatan sentral MUI.
Muamat Indonesia
(BMI) pada 1991.
BMI menjadi produk MUI di dunia perbankan. Namun, aktivitas terkait perbankan
yang dilakukan MUI tidak berhenti sampai di situ. Konsentrasi sangat besar
juga dicurahkan MUI sejak awal dekade 1990-an untuk konseptualisasi dan
pengejawantahan Bank Syariah di seluruh bank yang mengeluarkan produk
syariah. Lembaga di MUI yang berperan penuh dalam menangani urusan ini
asalah Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Pada tahun 1992, Pemerintah

362