Page 383 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

sanggup memperjuangkan kepentingan umat, bangsa dan negara. 2) Ajakan
untuk memilih partai politik yang secara serius mencalonkan kandidat-kandidat
yang beragama Islam. 3) Ajakan untuk menentang kembalinya Komunisme,
otoritarianisme dan pemerintahan sekular, di mana hal ini ditujukan pada
tentangan untuk memilih partai politik yang memiliki kebencian terhadap Islam.
Tausyiah terakhir ini memperlihatkan kejelasan dukungan MUI dengan ajakan
kepada umat Islam untuk memilih partai politik yang memperjuangkan aspirasi
umat dan bangsa serta menginstruksikan Muslim untuk tidak memilih pemimpin
yang non-Islam atau partai politik yang didominasi oleh kandidat non-Islam.

Instruksi MUI terakhir ini merupakan respon dari diunggulkannya PDIP pimpinan
Megawati Sukarno Putri untuk memenangkan pemilu, sementara oleh MUI
69
dianggap sebagai partai politik yang didominasi calon-calon non-Muslim.
Tausyiah MUI sendiri pada akhirnya tidak mendongkrak perolehan suara partai-
partai Islam secara signifikan. Satu-satunya partai Islam yang memperoleh
lebih dari 5 persen suara pada pemilu 1999 adalah PPP (10,7 persen). Dua
70
partai lain yang berafiliasi dengan massa Islam meski berasaskan Pancasila
dengan perolehan lumayan adalah PKB (berafiliasi NU, 12,6 persen) dan PAN
(berafiliasi Muhammadiyah, 7,1 persen). Sementara pemenang pemilu 1999,
sebagaimana diprediksikan, tetap dipegang partai sekular PDIP (33,7 persen)
diikuti Golkar (22,4 persen). Golkar yang nyaris hancur karena identiknya partai
ini dengan rezim otoriter Soeharto rupanya menjadi partai yang mungkin paling
diuntungkan dari tausyiah MUI. Hal ini mungkin salah satunya disebabkan
oleh posisinya yang memasang sebagian besar calon Muslim, di samping juga
karena kadung melekatnya partai ini di tengah masyarakat dan sikap belum
sepenuhnya percaya masyarakat terhadap partai-partai Islam yang semuanya
merupakan pendatang baru di pemilu 1999.

Di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), MUI kembali mengalami Di era pemerintahan
perubahan. Sistem keuangan dan hubungan MUI-pemerintah adalah beberapa Abdurrahman Wahid
bagian yang paling jelas perubahannya. Selain konsekuensi reformasi, dua (Gus Dur), MUI kembali
perubahan tersebut tampaknya berhubungan dan saling memperkuat satu sama mengalami perubahan.
MUI mengambil jarak
lain. Penjarakan MUI dari pemerintah muncul seiring dengan pemutusan kucuran dari pemerintah.
dana negara untuk MUI yang diberlakukan pemerintahan Gus Dur. Sementara Menolak usulan Gus
Dur untuk meng-
usulan Gus Dur untuk membatalkan keputusan pelarangan Komunisme dan abrogasi keputusan
pembekuan PKI yang berlaku sejak 1966 karena bertentangan dengan HAM, pelarangan dan
dan usulan pembukaan hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia dengan pembekuan komunisme
Israel memperkuat pengambilan jarak MUI dari pemerintah. dan PKI.

Menolak usulan Gus Dur untuk meng-abrogasi keputusan pelarangan dan
pembekuan komunisme dan PKI, MUI mengeluarkan dua kali tausyiah, yang
intinya pertama-tama mengingatkan bangsa Indonesia bahwa ajaran Komunis/
Marxis-Leninis adalah ideologi yang bersifat anti-Tuhan dan anti-agama yang
dapat menghancurkan prinsip etis dan agama yang terdapat di dalam Pancasila.
Kemudian MUI dengan tegas menolak segala usaha untuk menggugurkan

367