Page 386 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Pengharaman MUI atas Ajinomoto mendapat reaksi dari Gus Dur yang juga
presiden Indonesia pada saat itu. Menurut Gus Dur, MUI sudah salah kaprah
dalam mengeluarkan fatwa haram produk penyedap ini. Menurutnya, produk
Ajinomoto tetap aman dikonsumsi oleh masyarakat Islam. Namun kritikan
75
Gus Dur tidak berpengaruh apa-apa terhadap fatwa MUI. Sebaliknya, opini
Gus Dur dianggap lebih bersifat politis ketimbang murni karena alasan agama.
Oleh karena itu, partai-partai politik Islam dan partai-partai lain di DPR juga
masayarakat Islam secara umum lebih banyak yang mendukung fatwa MUI.
Perselisihan yang tengah menguat antara legislatif dan Gus Dur pada saat itu
pun makin parah.

Kasus Ajinomoto menjadi preseden monopoli MUI atas apa yang oleh Tim
Lindsey disebut sebagai “regulasi ekonomi Islam” di bidang sertifikasi halal
sebagaimana posisi yang sama didapatnnya dalam hal perbankan Islam. LP-
76
POM menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan inspeksi dan
pengidentifikasian kehalalan makanan. Fatwa MUI soal halal tidaknya makanan
pun tidak berfungsi seperti rekomendasi keagamaan di bidang-bidang lainnya
yang tidak memiliki efek mengikat bagi publik. Dalam kasus sertifikasi halal bagi
industri-industri, sebagaimana juga di sektor perbankan, fatwa MUI memiliki
status legal dan menjadi instrumen aturan yang memiliki kekuatan memaksa
sebagaimana yang melekat pada aturan negara. Lebih jauh, monopoli ini
77
kemudian menjadi sarana utama penggalangan dana MUI setelah kucuran dana
dari APBN yang diperuntukkan bagi MUI dihentikan sejak pemerintahan Gus
Dur.

Sertifikasi halal adalah proses pelabelan halal terhadap sebuah produk yang
diproduksi atau beredar di Indonesia, sehingga masayarakat Islam menjadi
tergaransi atas kebersihan dan kesesuaian produk tersebut dengan aturan-aturan
yang terdapat dalam doktrin Islam. Lembaga yang berwenang memproduksinya
adalah LP-POM MUI. Dasar dari hal ini adalah UU No. 7/1996 di mana pada Ayat
30 (2) (e) dinyatakan bahwa “setiap orang yang memproduksi atau mengimpor
paket makanan ke Indonesia untuk tujuan komersial harus mencantumkan tanda
yang menempel pada produk atau paket yang menyatakan bahwa produk atau
paket tersebut adalah halal”. Makanan atau barang tersebut haruslah pertama-
tama lolos cek dari lembaga penginspeksi yang terakreditasi, dalam hal ini oleh
LP-POM MUI. Setelah memperoleh sertifikat halal, sertifikat tersebut berlaku
selama dua tahun dan dapat diperpanjang. Lembaga penginspeksi dapat
melakukan uji random terhadap produk tersertifikat sewaktu-waktu yang dapat
mempengaruhi keputusan sertifikat yang diberikan pada saat itu. Demikianlah
beberapa butir aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama soal petunjuk
dan prosedur inspeksi dan pengidentifikasian makanan halal. 78

370