Page 387 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Fatwa, Kekerasan Agama, dan Perkembangan Pemikiran Islam

Dominasi kelompok konservatif di tubuh MUI pasca-Reformasi tak dapat
disembunyikan lagi. Gerakan pendulum MUI ke arah konservatisme makin Gerakan pendulum MUI
kentara lewat kemunculan beberapa fatwa yang cenderung mengafirmasi ke arah konservatisme
makin kentara lewat
perjuangan kelompok konservatif. Fatwa-fatwa terkait usaha pemurnian kemunculan beberapa
akidah dan syariat Islam, anggapan sesat bagi keyakinan yang didakwa anti- fatwa yang cenderung
mainstream, serta anti-produk pemikiran Barat yang menjadi basis dari usaha mengafirmasi
pembangunan demokrasi dan penegakan HAM adalah beberapa fakta yang perjuangan kelompok
konservatif. Fatwa-
menurut beberapa kalangan membuktikan posisi MUI tersebut. Maka, tidak fatwa terkait usaha
aneh jika kemudian muncul anggapan bahwa antara MUI dan kelompok pemurnian akidah dan
konservatif telah terjadi hubungan yang saling menguntungkan, bahkan syariat Islam, anggapan
sesat bagi keyakinan
memperkuat posisi masing-masing. Kelompok konservatif-fundamental merasa yang didakwa anti-
terjamin eksistensinya seiring penerbitan fatwa-fatwa MUI yang cenderung mainstream, serta anti-
berpihak pada garis perjuangannya. Sementara MUI juga merasa mendapatkan produk pemikiran Barat
yang menjadi basis dari
dukungan masyarakat luas sekaligus membuktikan keberpihakan kepada usaha pembangunan
umat dan penguatan aktualisasinya di ranah pembentukan opini publik lewat demokrasi dan
afirmasi kelompok konservatif-fundamental yang selalu mendaku diri sebagai penegakan HAM adalah
beberapa fakta yang
representasi dari mayoritas Muslim Indonesia. menurut beberapa
kalangan membuktikan
Puncaknya, dalam Musyawarah Nasional MUI ke tujuh tahun 2005, MUI posisi MUI tersebut.
mengeluarkan 11 fatwa di mana dua di antaranya memantik kontroversi sengit
berkepanjangan, yakni fatwa sesat Ahmadiyah dan pengharaman sekularisme,
pluralisme dan liberalisme. Tentang Ahmadiyah, fatwa MUI 2005 sebenarnya
bukan barang baru. Fatwa serupa pernah dikeluarkan MUI pada 1980 yang
diikuti dengan instruksi kepada kelompok tersebut pada 1984. Namun, kuatnya
rezim Orde Baru yang selalu mendoktrinkan tabunya membicarakan isu SARA,
membuat fatwa dan instruksi MUI tersebut tidak berimbas apa-apa di level
masyarakat. Ahmadiyah tetap bisa melanjutkan hidup dan mempraktikkan
79
keyakinannya sebagaimana yang telah ia mulai sejak 1925.

Namun demikian, tahun 2005 nampaknya menuturkan cerita yang lain.
Intensifnya retorika dan kuatnya lobi kelompok Islam radikal kali ini memaksa
MUI untuk secara lebih tegas kembali mengeluarkan fatwa tentang sesatnya
kelompok Islam yang berakar di India ini. Fatwa 2005 menggabungkan fatwa
1980 dan instruksi 1984 untuk mempertegas bahwa 1) doktrin Ahmadiyah
menyimpang dari Islam, 2) para pengikut Ahmadiyah harus kembali ke Islam
yang benar berdasar al-Quran dan Hadits, dan 3) mendesak pemerintah untuk
melarang penyebaran dan membekukan Ahmadiyah di seluruh Indonesia.
Fatwa MUI 2005 inilah yang akhirnya menjadi justifikasi kelompok Islam radikal
semacam FUI dan FPI untuk melakukan tindak intimidasi, kekerasan fisik,
persekusi, sampai pembakaran, penutupan kantor dan sarana ibadah kelompok
Ahmadiyah.

371