Page 389 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

cendekiawan Dawam Raharjo yang secara tegas menyatakan bahwa fatwa
tersebut jelas telah mencederai dan melanggar kebebasan berpikir, berbicara,
dan beragama dan berkeyakinan yang merupakan hak paling dasar bagi
manusia. Ia juga menuding bahwa pendefinisian tiga istilah kunci dari fatwa
85
tersebut sangat problematis dan salah kaparah. Azyumardi Azra, intelektual
Islam dan rektor UIN Jakarta pada saat itu, memberikan kritik senada dengan
mengatakan bahwa MUI tidak bisa melarang atau mencegah orang untuk
berpikir, sementara pluralisme, liberalisme dan sekularisme bukanlah bentuk
dari ideologi, melainkan cara berpikir. Terkait problem pendefinisian MUI atas
86
tiga istilah kunci dalam fatwa, Azra beranggapan bahwa hal itu terjadi karena
keanggotaan MUI didominasi oleh kelompok yang memahami al-Quran dan
Hadits secara literal tanpa menggunakan akal dan logika.

Kritik yang sama juga diberikan oleh representasi ormas Islam terbesar di
Indonesia. Hasyim Muzadi, ketua umum PB NU waktu itu, mengatakan bahwa
fatwa MUI adalah sebuah langkah mundur dalam konteks hubungan antar-
agama di Indonesia. Sementara Masdar Mas’udi, tokoh NU lainnya, secara tegas
meminta MUI untuk mencabut fatwa itu karena dapat memicu dan menaikkan
tindak kekerasan atas nama agama. Kritik dari kalangan Kristiani disuarakan
Franz Magnis-Suseno yang mengatakan bahwa konsep pluralisme sebenarnya
sangat jelas dan ia merupakan aspek yang sangat positif dalam konsep realitas
keberagaman. Ia beranggapan bahwa istilah pluralisme yang diberikan MUI
adalah definisi khas kelompok garis keras yang secara tidak langsung akan Fatwa-fatwa MUI
terutama pada
memicu tindak persekusi terhadap kelompok Islam yang berpaham pluralis. 87 kepengurusannya
pasca-Reformasi
dengan demikian
Fatwa-fatwa MUI terutama pada kepengurusannya pasca-Reformasi dengan terlihat lebih masuk ke
demikian terlihat lebih masuk ke ranah politik sebagaimana terlihat pada kasus ranah politik. Terlihat
pemilu dan fatwa terkait dengan hak kelompok tertentu. Fatwa yang dikeluarkan pada kasus pemilu
dan fatwa terkait
MUI sendiri tidak jarang memantik penerbitan kebijakan baru dari Kementerian dengan hak kelompok
Agama yang lebih memiliki kekuatan hukum formal dan karenanya mengikat tertentu. Fatwa yang
subyek-subyek yang tercover dalam keputusan tersebut. Kolaborasi keduanya di dikeluarkan MUI sendiri
satu sisi memunculkan penguatan konservatisme dan radikalisme Islam. Hal ini tidak jarang memantik
penerbitan kebijakan
misalnya terlihat pada kemunculan tokoh agama dan ormas Islam, yang, baik baru dari Kementerian
secara terbuka maupun diam-diam, mendukung atau merestui tindakan yang Agama yang lebih
membatasi dan melanggar asas kebebasan beragama. Kelompok ini terlihat memiliki kekuatan
88
hukum formal dan
memiliki ambivalensi sikap soal gangguan kerukunan beragama yang muncul karenanya mengikat
di Indonesia. Sebagai contoh, kelompok ini mengecam terorisme, namun tidak subyek-subyek yang
bersikap sama terhadap kekerasan berbasis agama terkait konflik sektarian dan tercover dalam
keputusan tersebut.
perselisihan rumah ibadah. Kolaborasi keduanya di
89
satu sisi memunculkan
Sementara pada sisi lain kolaborasi kebijakan Kementerian Agama dan MUI penguatan
pasca-Reformasi menyulut diskusi panjang dan mendalam soal pemikiran konservatisme dan
radikalisme Islam.
90
keislaman, sebagaimana terlihat pada perdebatan antara Dawam Raharjo

373