Page 390 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam
P. 390

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3







                                    versus Ma’ruf Amin atau penerbitan buku oleh Budhy Munawwar Rachman
                                    versus  Adian  Husaini  soal  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan,  terutama
                                    menyikapi kasus Ahmadiyah. Dari sini, beberapa kalangan kemudian
                                    menganggap kebijakan Kementerian Agama dan MUI juga pada gilirannya
                                    mempengaruhi perkembangan wacana pemikiran Islam di Indonesia.











                                    Penutup





                                    Kementerian Agama dan MUI adalah dua lembaga yang terkait erat dengan
                                    persoalan keagamaan di Indonesia. Kementerian agama merupakan lembaga
                                    resmi yang dibuat oleh negara untuk mengurusi dan membuat kebijakan di
                                    bidang keagamaan bagi seluruh penganut agama yang terdapat di Indonesia.
                                    Biaya operasional kementerian ini berasal dari APBN. Sementara MUI adalah
                                    sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai wahana
                                    bagi para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia dalam rangka
                                    memberikan penjelasan atau keputusan hukum tentang persoalan keagamaan
                                    yang muncul di tengah umat Islam Indonesia. Pada fase awal pendiriannya,
                                    anggaran MUI berasal dari negara. Baru sejak masa pemerintahan Gus Dur
                                    sumbangan APBN ke organisasi ini dihentikan.

                                    Dua lembaga keagamaan ini memiliki kesamaan dalam hal bahwa salah satu
                                    peran yang diembannya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar-
                                    agama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pembinaan
                                    kerukunan umat beragama karenanya menjadi salah satu program pokok sejak
                                    Kementerian Agama didirikan. Sementara MUI sebagai penghubung umat
                                    dengan pemerintah, sekaligus penasehat pemerintah di bidang keagamaan
                                    menjadikan kerukunan agama sebagai dasar dari sebagian fatwa yang
                                    dikeluarkannya. Sayang, pada beberapa kasus, kedua lembaga ini bukannya
                                    menjadi penjaga malah menjadi pemicu permasalahan kerukunan antar-
                                    agama itu sendiri. Kementerian Agama, misalnya, tidak bisa menjembatani dan
                                    menyelesaikan kritik para aktivis HAM yang memandang UU PNPS sebagai salah
                                    satu celah akan munculnya intoleransi terhadap kelompok minoritas agama. MUI,
                                    pada titik lain, malah menjadi wadah kelompok Islam berhaluan fundamental-
                                    radikal untuk mengejawantahkan keyakinannya yang kerap bertentangan









                    374
   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395