Page 388 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Dari 2005 sampai 2008 intesitas kekerasan yang dialamatkan kelompok Islam
radikal terhadap jamaah Ahmadiyah begitu tinggi. Tidak berhenti sampai
pada ancaman langsung ke Ahmadiyah, kelompok radikal pada 2008 juga
mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang penyesatan
dan penghentian semua aktivitas penyebaran Ahmadiyah di Indonesia (SKB tiga
menteri 2008). Di tahun-tahun itu, jamaah Ahmadiyah dipaksa untuk kembali
ke ajaran Islam yang benar. Bahkan, seperti disuarakan seorang petinggi FPI
80
Shabri Lubis, jamaah Ahmadiyah harus diperangi. Di muka umum, petingggi
FPI itu menyeru umat Islam untuk mengibarkan bendera perang terhadap
Ahmadiyah dan menyatakan bahwa mereka telah merusak akidah Islam yang
karenanya halal darahnya. Beberapa organisasi kemudian mencatat bahwa
81
selama 2005 sampai 2011 telah terjadi perusakan dan pembakaran terhadap
rumah, masjid, kantor, dan sekolah-sekolah Ahmadiyah, di Jawa Barat, Lombok,
Fatwa haram yang dan Banten, dan minimal dua orang jamaah Ahmadiyah telah terbunuh. 82
diterbitkan MUI untuk
pluralisme, liberalisme Fatwa haram yang diterbitkan MUI untuk pluralisme, liberalisme dan sekularisme
dan sekularisme adalah
bentuk lain dari makin adalah bentuk lain dari makin sejalannya MUI dengan arus konservatisme
sejalannya MUI dengan Islam yang menguat pasca-Reformasi. Dalam fatwa tersebut, pertama-tama
arus konservatisme MUI memaparkan pendefinisiannya terhadap ketiga isu tersebut. Pluralisme
Islam yang menguat
pasca-Reformasi. dibedakan MUI menjadi dua macam: pluralisme agama (religious pluralism)
Pluralisme dibedakan dan pluralitas agama-agama (plurality of religions). Term pertama, yang
MUI menjadi dua menjadi perhatian dan ingin ditolak MUI, dimaksudkan sebagai pemahaman
macam: pluralisme
agama (religious bahwa semua agama adalah sama dan kebenaran setiap agama adalah relatif.
pluralism) dan Sementara yang kedua, yang dapat diterima MUI, adalah realitas terdapatnya
pluralitas agama-agama agama yang berbeda-beda dan pemeluknya hidup saling berdampingan.
(plurality of religions).
Liberalisme agama Liberalisme agama dipahami MUI sebagai pemahaman atau pemaknaan teks
dipahami MUI sebagai agama dengan menggunakan akal dan hanya menerima doktrin agama yang
pemahaman atau sesuai dengan rasionalitas. Sedangkan sekularisme didefinisikan MUI sebagai
pemaknaan teks agama pemisahan urusan dunia dan agama, di mana agama dimaknai sebagai semata
dengan menggunakan
akal dan hanya hubungan pribadi dengan Tuhan, sementara hubungan sesama manusia diatur
menerima doktrin berdasarkan kontrak sosial. Selanjutnya, MUI sampai pada inti fatwanya dengan
agama yang sesuai
dengan rasionalitas. menyatakan bahwa pluralisme, liberalisme dan sekularisme membahayakan
Sekularisme ajaran Islam, oleh karena itu haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengikuti
didefinisikan MUI paham tersebut. 83
sebagai pemisahan
urusan dunia dan
agama, di mana agama Fatwa pengharaman pluralisme, liberalisme dan sekularisme tak pelak
dimaknai sebagai mendapatkan respon dan kritik dari berbagai macam kalangan dan dari berbagai
semata hubungan
pribadi dengan Tuhan, komunitas agama. Sementara para pendukung fatwa tersebut, kelompok Islam
sementara hubungan radikal, menjadikan fatwa MUI sebagai legitimasi untuk melakukan ancaman
sesama manusia diatur dan tindak kekerasan, sebagaimana terlihat pada penyerbuan terhadap kantor
berdasarkan kontrak JIL di Utan Kayu Jakarta Timur, beberapa hari setelah dikeluarkannya fatwa.
84
sosial.
Kritik kalangan inklusif dan liberal terhadap fatwa MUI ditunjukkan oleh

372