Page 384 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Ketetapan MPR no. 15/1996, seraya mengajak anggota
DPR/MPR untuk bersikap bijak dan tidak melupakan
kejadian kelam masa silam. Sementara pada tausyiah
kedua, MUI menegaskan bahwa jika pemberontakan
1965 berhasil dilakukan PKI, maka kehidupan bangsa
akan menjadi parah, terlebih bagi komunitas umat
beragama. Maka penting bagi bangsa Indonesia untuk
selalu waspada terhadap bahaya laten Komunis dan
senantiasa bersatu untuk menghalau segala kesempatan
itu.

Distansiasi MUI dari pemerintah dan makin masuknya
lembaga ulama itu ke dalam wacana politik-kenegaraan
terpotret dari munculnya fatwa tentang suap, korupsi
dan hadiah kepada pemerintah pada tahun 2002. MUI
sendiri sejatinya tidak pernah mengeluarkan fatwa soal
ini sejak awal pembentukannya. Seperti telah diungkap
Di era pemerintahan sebelumnya, pada masa itu MUI cenderung bersikap
Abdurrahman Wahid (Gus diam, malah melegitimasi kebijakan pemerintah. Di era Reformasi, sikap
Dur), MUI kembali mengalami MUI berbanding terbalik. Dalam kasus fatwa korupsi ini, MUI meraa perlu
perubahan. Sistem keuangan
dan hubungan MUI-pemerintah mereprentasikan diri sebagai organisasi yang turut ambil bagian dalam gairah
adalah beberapa bagian yang perubahan dengan merespon tuntunan masyarakat yang menengarai massifnya
paling jelas perubahannya. tindak korupsi, suap dan gratifikasi di pemerintah.
71
Sumber: Ensiklopedia Nahddatul Ulama:
Sejarah, Tokoh dan Khasanah Pesantren.
Kembali dengan terlebih dahulu mengutip beberapa ayat al-Quran, ditambah
pendapat ulama Islam berpengaruh, MUI menyatakan bahwa memberi dan
menerima suap dan korupsi adalah haram. Sementara pemberian hadiah kepada
pemerintah dapat menjadi perbuatan yang haram ataupun tidak bergantung
pada konteks dan kemungkinan akibatnya (MUI 2002). Penerbitan fatwa ini
tampaknya tidak memberikan efek signifikan di masyarakat dan pemerintahan,
karena korupsi terus mejadi penyakit yang menjalar, bahkan dengan skala yang
lebih besar. Sudah begitu, fatwa ini terlihat kurang memperoleh perhatian
publik, jarang sekali menjadi perbincangan hangat media massa dan gerakan
anti-korupsi.

Hal lain yang banyak menyita perhatian masyarakat, baik nasional maupun
internasioanl pasca pemboman gedung World Trade Center (WTC) di Amerika
pada 2001, adalah maraknya tindakan terorisme yang dilakukan kelompok Islam
radikal dengan menyasar simbol-simbol Barat-Kafir yang terdapat di Indonesia.
Tempat wisata, kafe, hotel dan kantor-kantor kedutaan besar asing menjadi
sasaran tindak kejahatan bom bunuh diri di tahun-tahun tersebut, mulai dari
pengeboman di Kuta dan Legian Bali sampai pengeboman kedutaan Australia
dan Hotel JW Marriot di Jakarta. Respon MUI atas kejadian ini terbilang lambat,
karena ia baru mengeluarkan fatwa di tahun 2004. Fatwa soal terorisme ini
intinya ingin membedakan terorisme dari jihad dan memberikan keputusan

368