Page 379 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

mengeluarkan UU No. 7 tentang perbankan. Turunan dari UU ini, Peraturan
Pemerintah No. 72/1992 ayat 5 menyatakan bahwa Bank yang menerapkan
prinsip dasar bagi hasil (yang diklaim sebagai prinsip dasar perbankan Islam
untuk menghindari riba yang diharamkan agama) dalam manajemennya
diharuskan memiliki atau mengangkat seorang DPS.
58
Penjelasan lebih detil soal DPS sendiri kemudian muncul pada 1999 lewat
Peraturan Pemerintah No. 30 pada tahun yang sama. Isinya menyatakan bahwa
DPS harus bersifat independen dari manajemen bank. Ia harus memiliki otoritas
secara internal untuk menentukan apakah suatu produk perbankan, layanan
dan aktivitas sebuah bank sesuai dengan hukum syariah. Orang dan lembaga
yang dianggap mengerti betul dan paling representatif untuk hal ini adalah MUI.
Maka di seluruh bank yang memiliki produk syariah, di dalamnya pasti terdapat
seseorang yang berasal dari MUI yang menjadi DPS dari bank tersebut. Ini adalah
proyek yang hingga kini dianggap paling besar yang dapat dilakukan MUI,
karena dapat menghasilkan dana yang cukup banyak dan menempatkan begitu
banyak orang MUI pada posisi-posisi strategis di dunia perbankan. Sesuatu yang
sebelum era 1990-an tidak pernah dilakukan oleh institusi ulama ini.

Proses di era 1990-an ini akhirnya berujung pada pengakuan eksplisit
pemerintah pada lembaga perbankan Islam lewat penerbitan UU No. 10/1998.
Pengakuan lebih luas kemudian hadir di era Reformasi setelah DPR menyetujui
59
dan mengesahkan UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Setelah ini,
bank syariah memiliki kedudukan yang sama dengan bank-bank konvensional
dan produk syariah pun kemudian diperbolehkan untuk dibuka di segala jenis
produk perbankan. Namun demikian, perselisihan dan tumpang tindih antara BI
sebagai penguasa perbankan tertinggi di Indonesia dan MUI sebagai lembaga
yang menggawangi sekaligus “memproduksi” DPS kerap terjadi. Pada beberapa
isu pokok BI kadang mengeluarkan sendiri kebijakan terkait perbankan Islam,
meski sebagian besar masih sangat bergantung kepada DPS MUI, yang diklaim
paling berotoritatif untuk masalah ini. 60

Di atas segalanya, program-program MUI masa Orde Baru dapat dilihat secara
sistematis dari hasil konferensi nasional MUI 1995. Dari even ini terlihat bahwa
pada garis besarnya, program MUI terbagi ke dalam dua kutub, yaitu fungsional
dan institusional. Kutub pertama merupakan pengejawantahan dari tugas
61
tradisional MUI sebagai pemberi nasehat bagi pemerintah dan masyarakat,
yang kemudian terejawantahkan dalam bentuk penguatan ukhuwah islamiyah,
pendidikan Islam, pengawasan terhadap aktivitas penyebaran agama, juga
soal ekonomi dan identitas Islam. Sementara kutub kedua meliputi kegiatan-
kegiatan yang lebih bersifat praktis, semisal dakwah sebagai usaha partisipatif
membangun masyarakat, pembentukan wadah pendanaan Islami, termasuk
bank Islam, dan ekstensifikasi model pengayaan dan training bagi para ulama.

363