Page 377 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

yang dikeluarkan MUI. Fatwa ini sendiri disahkan MUI pada 7 Maret 1981.
MUI mendasarkan keputusannya pada ajaran Islam yang bersumber dari al-
Quran dan Hadits Nabi. Dalam keputusannya, pertama-tama MUI menyatakan
bahwa hubungan antara Muslim dan umat Nasrani hanya diperbolehkan ketika
menyangkut urusan duniawi. Tiga ayat al-Quran (QS 49: 13, 31:15, dan 60:8)
54
dikutip sebagai landasan dari pernyataan tersebut.

Selanjutnya, MUI menyatakan bahwa seorang Muslim tidak boleh
mencampuradukkan ibadah dan keyakinan teologisnya dengan keyakinan
agama lain. Untuk hal ini, QS al-Kafirun (106): 1-6 dan al-Baqarah (QS 2): 42
dijadikan landasan. Untuk membantah konsep ketuhanan Nasrani, beberapa ayat
al-Quran soal Yesus dan Siti Mariam dikutip untuk pada akhirnya menyatakan
bahwa perayaan Natal tak bisa dilepaskan dari konsep ketuhanan Yesus yang
bertentangan dengan ayat al-Quran. Sehingga, partisipasi umat Islam pada
perayaan tersebut dapat mengakibatkan pada munculnya sikap sinkretis dan
menyebabkan ketakmurnian ketauhidan umat.

Akhirnya, Hadits Nabi soal anjuran untuk menjauhi hal-hal yang tidak jelas
definisi hukum Islamnya (subhat) kemudian dinukil sebagai basis dalil untuk
menjustifikasi bahwa karena berpartisipasi dalam perayaan Natal adalah subhat,
maka Muslim dianjurkan untuk menjauhinya. Hal ini kemudian diperkuat dengan
kaidah hukum Islam yang mengatakan bawha “mengelak dari bahaya lebih
diutamakan ketimbang berusaha mengambil keuntungan”. Dengan alasan
sebagaimana disebutkan di atas, MUI akhirnya memutuskan bahwa haram
hukumnya atau terlarang bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam perayaan
Natal. Selain fatwa haram menghadiri Natalan umat Nasrani, semasa rezim
otoriter-Orde Baru MUI cenderung mengeluarkan fatwa terkait persoalan fiqih
dan masalah sosial-kemasyarakatan. Hampir tidak muncul fatwa yang bersifat
atau mengandung unsur politik dan praktik bernegara seperti yang kemudian
terlihat pada fase berikutnya. Dalam hal-hal yang disebutkan terakhir, MUI
cenderung bersikap diam.
55
Sikap diam MUI tersebut menunjukkan ketakberdayaan MUI dan umat
Islam Indonesia di hadapan rezim Orde Baru. Beberapa contoh yang dapat
dikedepankan untuk konteks ini adalah sikap diam MUI pada kasus undian
berhadiah di cabang sepak bola (Porkas) yang disponsori pemerintah dan
tragedi pembunuhan warga Tanjung Priok pada 1984 yang juga melibatkan
aparat negara. Pada kasus pertama, protes mayoritas umat Islam dan pernyataan
haram atas Porkas yang dilontarkan NU dan Muhammadiyah sama sekali tidak
disambut MUI. Sebaliknya, ketua komisi fatwa MUI saat itu, Ibrahim Hosen,
56
berargumen bahwa dampak negatif judi yang dilarang Islam (maysir) adalah
berbeda dengan Porkas yang justru membantu pemerintah untuk memfasilitasi
kegiatan bermanfaat lain di sektor olahraga dan kepemudaan, dan karenanya
Porkas diperbolehkan. Di sini jelas bahwa MUI lebih mematuhi pemerintah yang
otoriter ketimbang mengikuti nurani umat.

361