Page 373 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

1980-an memunculkan pelaksanaan ibadah haji eksklusif yang dikenal dengan
program ONH Plus. Namun, masalah penyelenggaran haji tetap muncul, maka
UU soal penyelenggaraan haji kembali dikeluarkan pemerintah lewat UU No.
17/1999 yang kemudian disempurnakan lagi dengan revisi atas UU tersebut
yang menghasilkan UU nomor 13/2008 yang kembali menegaskan prinsip dan
pelaksana penyelenggaraan haji.

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Seperti telah disinggung sebelumnya, masa-masa awal pemerintahan rezim
Orde Baru memperlihatkan sikap yang tidak ramah terhadap kekuatan Islam.
Pembekuan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) di era Sukarno
tidak lantas membuat kekuatan Islam politik terjinakkan, setidaknya di mata
pemerintah Orde Baru. Maka menjelang pemilihan umum (Pemilu) 1971,
Soeharto memerintahkan Ali Murtopo, Amir Mahmud dan Kopkamtib untuk
40
memastikan kemengan Golkar di Pemilu. Murtopo diminta mencampuri
pemilihan kepemimpinan PNI sementara kepemimpinan Partai Muslimin
Indonesia (Parmusi), salah satu partai Islam, harus di tangan orang yang bisa
dipercayai Soeharto. Komkamtib menyortir kandidat dari partai-partai politik Pada Juli 1975,
Kementerian
dan mendiskualifikasi 20 persen di antaranya yang dianggap tidak bisa Agama kemudian
dipercaya penguasa. Intimidasi terhadap para pemimpin Islam di daerah untuk menyelenggarakan
Konferensi Nasional
memilih Golkar juga dilakukan menjelang pemilihan umum. Karena itu, Pemilu Ulama Indonesia sejak
41
1971 ibarat pertarungan kubu Islam versus pemerintah yang sekular. Golkar tanggal 21 sampai
akhirnya keluar sebagai pemenang suara mayoritas pada Pemilu tersebut dengan 27. Pada
dengan memperoleh 62,8 persen total suara (65,6 persen kursi di parlemen). tanggal 26 Juli, Kongres
yang dihadiri oleh para
Sementara perwakilan Islam hanya memunculkan Partai NU sebagai pemeroleh ulama, cendekiawan
suara terbanyak dengan 18,7 persen. 42 Muslim dan perwakilan
para dinas kerohanian
Islam di bawah
Kecurigaan akan ketakramahan rezim terhadap politik Islam semakin menguat Angkatan Bersenjata
setelah pada Januari 1973 rezim Orde Baru mengeluarkan kebijakan peleburan Republik Indonesia
(fusi) partai-partai politik. Sehingga, untuk mengendalikan politik nasional, (ABRI)— kini menjadi
43
Tentara Nasional
pemilu berikutnya hanya diikuti oleh tiga peserta yaitu Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (TNI)—
Indonesia (PDI, yang merupakan peleburan dari partai-partai nasionalis dan berhasil menyepakati
kristen), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP, peleburan dari partai-partai pendirian MUI dan
mengangkat Buya
Islam, terutama Parmusi dan NU). Pada saat yang sama, intimidasi terhadap Hamka sebagai ketua
tokoh-tokoh Islam di daerah terus dilakukan. Rezim pemerintahan saat itu tampak umum pertamanya.
masih menganggap kekuatan Islam sebagai tandingan utama dalam perebutan

357