Page 368 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

sendiri dengan berdalih untuk menegakkan hukum dan membumikan Islam
dari penyesatan. Parahnya lagi, aparat keamanan tidak bergerak antisipatif dan
cenderung mendiamkan tindakan tersebut, meski telah mengetahui potensi
kekerasan. 24

Oleh karena itu, beberapa kalangan dari LSM pro-HAM dan demokrasi,
tokoh intelektual, agama dan hukum, menuding bahwa SKB Ahmadiyah, dan
dengan demikian Kementerian Agama, telah mencampuri urusan intern (forum
internum) dan ekstern (forum externum) umat beragama. Padahal, Kementerian
Agama menjelaskan dengan gamblang bahwa yang menjadi perhatiannya
dalam konteks kerukunan beragama adalah pengelolaan urusan ekstern, bukan
intern umat beragama. 25

Soal kekerasan dan tindak main hakim sendiri sebagai ekses dari kebijakan
pemerintah, penting ditekankan bahwa UU No. 1 PNPS 1965 sendiri—sebagai
Menteri Agama, referensi utama kebijakan pemerintah terkait pengelolaan kerukunan beragama
Suryadharma Ali
menyatakan bahwa dan SKB—pada bagian akhirnya “memperingatkan dan memerintahkan warga
kasus Ahmadiyah masyarakat pada umumnya untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat
tidak bisa dibiarkan beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan
berlarut-larut,
karena itu sama saja tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap
dengan memelihara penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI.” Namun, pengrusakan
masalah. Menurutnya, dan tindak kekerasan fisik terhadap kelompok agama minoritas tetap
membubarkan
Ahmadiyah memang terjadi. Masalahnya kemudian menjadi makin runyam, ketika tokoh MUI dan
beresiko, tetapi Kementerian Agama sendiri balik menyalahkan JAI sebagai korban. Menurut
membiarkannya laporan Bagir dkk. dengan berpangkal pada UU PNPS dan SKB, Menteri Agama,
juga tak kalah besar Suryadharma Ali menyatakan bahwa kasus Ahmadiyah tidak bisa dibiarkan
resikonya. Maka
26
pada Agustus 2010 berlarut-larut, karena itu sama saja dengan memelihara masalah. Menurutnya,
Menteri Agama membubarkan Ahmadiyah memang beresiko, tetapi membiarkannya juga tak
kemudian mengatakan kalah besar resikonya. Maka pada Agustus 2010 Menteri Agama kemudian
dengan tegas bahwa
pemerintah harus mengatakan dengan tegas bahwa pemerintah harus membubarkan JAI.
membubarkan JAI.
Kekerasan berdalih hukum dan usaha menjaga kerukunan yang terus dipraktikkan
kelompok radikal yang mendapat angin segar dari pemerintah (Kementerian
Agama) dan MUI sudah terlalu jauh membawa Indonesia kembali pada ortodoksi
sikap beragama. Atas perkembangan tersebut, beberapa kalangan kemudian
menganggap bahwa UU PNPS sebagai pangkal dari kebijakan kerukunan umat
beragama dianggap bermasalah, bertentangan dengan konstitusi dasar negara
UUD 1945 dan Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM),
dan merugikan terutama kelompok minoritas agama. Untuk itu, pada 2009
tujuh LSM dan beberapa orang individu mengajukan uji materil tentang UU PNPS
ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini kemudian mengundang perdebatan
hangat di kalangan Ormas, tokoh agama, maupun aktivis Islam dan HAM.
Sayang, setelah melewati proses persidangan dan mendengarkan pendapat
para pakar yang digelar sejak 4 Februari hingga 24 Maret 2010, usaha uji materil
menemui kegagalan karena amar putusan MK kemudian menyatakan menolak
segala permohonan para pemohon dalam uji materil tersebut.
27

352