Page 372 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam
P. 372

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3


























           Gedung Pengadilan Agama
           Bima kelas 1B. Peradilan agama
           menjadi sarana utama umat Islam
           Indonesia dalam penyelesaian
           kasus-kasus hukum keislaman
           yang bersifat formal yuridis, tidak
           untuk persoalan hukum Islam
           yang normatif.
           Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.
                                    bagi masyarakat Islam Indonesia yang berusaha mencari keadilan tentang perkara
                                    ‘keislaman’ tertentu. Dengan ini, kewenangan Peradilan Agama berubah dan
                                    makin meluas mencakup pengadilan sengketa di bidang zakat, infaq, sedekah,
                                    serta ekonomi syariah. 37

                                    Sementara itu, sentralitas masalah haji bagi lembaga yang mengurusi masalah
                                    keagamaan sudah sangat dirasakan sejak jaman kolonialisme Belanda. Di era
                                    kolonial,  kegiatan berhaji  umat Islam  bahkan dipandang  bernuansa politik,
                                    terkait penyebaran ide Pan Islamisme yang dikhawatirkan dapat membangkitkan
                                    perlawanan rakyat Indonesia.  Karena itu pemerintah kolonial bahkan sempat
                                                                38
                                    berencana melarang orang Islam untuk berhaji dengan alasan bahwa haji akan
                                    membuat kaum pribumi menjadi fanatik. Maka, pengawasan terhadap kegiatan
                                    ibadah ini dilakukan sangat ketat oleh penguasa kolonial Belanda, termasuk
                                    pengawasan yang diberikan konsulat Belanda di Jeddah dan Kairo.
                                                                                                   39

                                    Setelah kemerdekaan, pengurusan ibadah haji  dilakukan oleh pemerintah
                                    melalui Kementerian Agama, meski sejak 1950 penyelenggaraannya juga
                                    dilakukan oleh pihak swasta dengan dikeluarkannya Surat Kementerian
                                    Agama RIS No. 3170. Pada praktiknya, penanganan haji secara langsung
                                    kemudian tidak dilakukan oleh Kementrian Agama melainkan oleh Panitia
                                    Haji. Penyelesaian masalah pengangkutan jamaah haji yang terjadi pada 1964
                                    membuat dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 122/1964 yang kemudian
                                    diikuti oleh pendirian PT. Arafat di tahun tersebut sebagai penyelenggara
                                    pelayanan haji dengan transportasi kapal laut. Setelah PT. Arafat pailit pada
                                    1979, pemerintah meniadakan perjalanan haji lewat laut, hanya udara.
                                    Pemerintah pun kembali menjadi penyelenggara langsung ibadah haji. Dekade





                    356
   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377