Page 374 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

tampuk kepemimpinan negara. Soeharto sendiri sejatinya tidak menampik
potensi dan pengaruh besar para tokoh Islam (ulama) di tengah masyarakat.
Oleh sebab itu, ia menghendaki agar kelompok elit Islam ini berada di belakang
barisannya, sekaligus mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuatnya.

Sadar akan hal tersebut, Soeharto kemudian menginisiasi pembentukan
semacam lembaga perkumpulan para ulama yang pertama kali dimunculkan
pada konferensi nasional organisasi bentukan Kementerian Agama yang
bernama Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII) pada tahun 1970. Usulan tersebut
bukannya mendapat respon positif, malah memantik kecurigaan besar di
kalangan Muslim Indonesia, bahwa niatan rezim Orde Baru tersebut tidak lain
hanyalah strategi baru untuk benar-benar memusnahkan kekuatan politik Islam
di Indonesia. Namun, rezim tidak bergeming. Ia malah kembali menguatkan
44
ide pembentukan majelis ulama ini pada konferensi PDII berikutnya di tahun
1974. Setahun setelahnya (1975), Soeharto kembali melontarkan dukungan
pembentukan majelis tersebut di hadapan Dewan Masjid Indonesia (DMI).
Menindaklanjuti usulan Presiden, di tahun itu juga, Menteri Dalam Negeri
memerintahkan semua provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk majelis
ulama-nya masing-masing. Pada Juli 1975, Kementerian Agama kemudian
45
menyelenggarakan Konferensi Nasional Ulama Indonesia sejak tanggal 21
sampai dengan 27. Pada tanggal 26 Juli, Kongres yang dihadiri oleh para ulama,
cendekiawan Muslim dan perwakilan para dinas kerohanian Islam di bawah
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)— kini menjadi Tentara Nasional
Indonesia (TNI)— berhasil menyepakati pendirian MUI dan mengangkat Buya
Hamka sebagai ketua umum pertamanya. 46

Kantor Majelis Ulama Indonesia
(MUI) berlokasi di Jl. Proklamasi
no. 51, Menteng, Jakarta Pusat.
Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.

358