Page 369 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Meski begitu, sebelum sampai pada kesimpulan putusannya, MK sendiri
sebenarnya memiliki tiga sikap terhadap UU PNPS ini: pertama, UU tersebut
konstituional dan karenanya perlu dipertahankan; kedua, UU tersebut
konstituional, tetapi perlu mendapatkan revisi; dan ketiga, UU tersebut
inkonstitusional, makanya harus dibatalkan dan dicabut (Mudzhar 2010).
Pendapat pakar sendiri secara umum terbelah menjadi dua mainstream.
Kelompok yang pro uji materi berargumen bahwa kebebasan beragama perlu
benar-benar dijamin dan diimplementasikan, dan negara dalam konteks urusan
agama hendaknya tidak turut campur. Sementara kelompok yang kontra uji materi
berargumen bahwa tanpa UU itu penodaan terhadap agama dikhawatirkan
akan terjadi dengan lebih leluasa dan menyebabkan ketidakrukunan antar-
kelompok agama yang lebih parah, karenanya Indonesia sebagai negara yang
bukan negara sekular, perlu melindungi agama. 28

Kementerian agama—sebagaimana terlihat pada kasus konflik sektarian
berbasis agama—terkesan bukannya menjadi peredam dan pemberi solusi
atas gangguan kerukunan beragama, malah menjadi salah satu pemicu dari
hadirnya gangguan itu sendiri. Meski begitu, beberapa capaian positif juga
patut dicatat sebagai kontribusi kementerian ini dalam usaha mewujudkan
kerukunan beragama. Catatan positif lain kementerian bermoto Ikhlas Beramal
ini misalnya diberikan pada keputusannya soal Konghucu. Sebagaimana
diketahui, pembatasan ruang gerak umat Khonghucu Indonesia mulai dari
penentuan identitas diri, penyelenggaraan ibadah keagamaan, sampai dengan
adat istiadatnya telah terjadi sejak diberlakukannya Instruksi Presiden RI No.
14 Tahun 1967. Lebih dari 30 tahun mereka harus meleburkan diri ke dalam
bagian dari agama lain gara-gara kebijakan pemerintah. Kabar baik bagi mereka
kemudian datang lewat Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid No. 6/2000
yang menetapkan pencabutan atas larangan yang diberlakukan kepada pemeluk
Konghucu, kemudian Kepres No. 19/2002 yang menyatakan Imlek sebagai Hari
Nasional, dan Keputuasan Menteri Agama No. 331/2002 yang menetapkan Hari
Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional.

Demikianlah, Konghucu diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia
dan hari rayanya menjadi hari libur nasional lewat kebijakan baru pemerintah
tersebut. Namun, kebebasan bagi seluruh penganutnya di Indonesia belum benar-
benar dapat terwujudkan. Hak beragama dan hak-hak sipil seluruh penganut
Khonghucu baru terpenuhi secara faktual setelah Menteri Agama mengirimkan
surat bernomor 12/MA/2006 tanggal 24 Januari 2006 kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penjelasan mengenai Status
Perkawinan Menurut Agama Khonghucu dan Pendidikan Agama Khonghucu.
Lewat surat ini perkawinan umat Konghucu dinyatakan syah di hadapan kantor
catatan sipil, dan pendidikan agama bagi umatnya difasilitasi oleh pemerintah. 29

353