Page 365 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Mukti Ali memang terbilang sangat serius menyukseskan program dialog antar-
agama dengan keberhasilannya menyelenggarakan program tersebut di 21 kota
dari 1972 sampai 1977. Dan sejak periode awal Orde Baru hingga sekarang
program dialog antar-umat beragama terus dilakukan, bahkan menjadi agenda
nasional. Lebih dari itu, beberapa organisasi di luar pemerintah juga terlihat aktif
menyelenggarakan program dialog dengan melibatkan majelis-majelis agama
yang diakui secara resmi oleh pemerintah, seperti Majelis Ulama Indonesia
(MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI),
Parisada Hindu Dharma, dan Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI).
Kegiatan tersebut pada dekade 1980-an diselenggarakan oleh International
Conference on Religion and Peace (ICRP) di bawah koordinasi Djohan Efendi,
yang tak lain adalah junior Mukti Ali sendiri semasa mahasiswa di Jogjakarta. Program pembinaan
kerukunan umat
beragama yang
Selain bentuk dialog yang bersifat institutional, beberapa model dialog yang dijalankan oleh
terjadi di dunia Islam, juga Indonesia, adalah dialog parlementer, dialog teologi, Kementerian Agama
dialog kehidupan, dan dialog kerohanian. Dialog parlementer umumnya pada prinsipnya
18
bertumpu pada
terjadi di tingkatan internasional seperti World’s Parliament of Religions dan Penetapan Presiden RI
World Conference on Religion and Peace (WCRP). Dialog teologi biasanya Nomor 1 Tahun 1965
tentang Pencegahan
diselenggarakan oleh kalangan intelektual dari organisasi semisal Interfidei, Penyalahgunaan dan/
Paramadina, LKiS, LP3M, dan MADIA. Sementara dialog kehidupan dilakukan atau Penodaan Agama,
oleh kelompok kajian dan LSM untuk merumuskan penanganan hal-hal yang kemudian lebih
praktis dan aktual. Sedangkan dialog kerohanian cenderung dilakukan untuk dikenal dengan UU No.
1 PNPS 1965 setelah
memperdalam praktik spiritual berbagai komunitas agama. ditingkatkan menjadi
Undang-undang pada
Program pembinaan kerukunan umat beragama yang dijalankan oleh 1969.
Kementerian Agama pada prinsipnya bertumpu pada Penetapan Presiden RI
Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama, yang kemudian lebih dikenal dengan UU No. 1 PNPS 1965 setelah
ditingkatkan menjadi Undang-undang pada 1969. Dari sini, beberapa kebijakan
sejenis kemudian dikeluarkan untuk mengatur kehidupan bersama antar-
pemeluk agama. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya adalah Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0l/BER/mdn-
mag/1969 tentang Pelaksaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin
Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh
Pemeluk-pemeluknya; Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama
dan bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan; Instruksi Menteri
Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran-Aliran
Kepercayaan; dan Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang
Wadah Musyawarah Umat Beragama.

Secara garis besar, program kerukunan umat beragama sebagaimana
dinyatakan dalam buku Pedoman Dasar Kehidupan Beragama tahun 1985/1986
merupakan upaya pemerintah untuk 1) menanamkan pengertian akan
nilai kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup

349