Page 360 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Kementerian agama didirikan secara resmi pada 1946. Namun, akar dari
Kementerian agama
didirikan secara resmi kementerian ini sudah ada sejak masa kolonialisme Belanda dan Jepang. Pada
pada 1946. Namun, masa kolonial Belanda, kebijakan terkait agama dibedakan berdasarkan dua
akar dari kementerian golongan besar kelompok masyarakat, yaitu Nasrani dan yang selain Nasrani.
ini sudah ada sejak
masa kolonialisme Urusan keagamaan ini pada praktiknya kemudian dikoordinasikan oleh beberapa
Belanda dan Jepang. lembaga. Soal peribadatan umum penduduk yang beragama Nasrani, misalnya,
3
Pada masa kolonial dikoordinasikan oleh Departement van Onderwijs en Eeredienst (Departemen
Belanda, kebijakan
terkait agama Pengajaran dan Ibadah). Soal pengangkatan pejabat agama penduduk pribumi,
dibedakan berdasarkan perkawinan, kemasjidan, haji, dan lain-lain menjadi urusan Departement van
dua golongan besar Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri). Sementara Mahkamah Islam
kelompok masyarakat,
yaitu Nasrani dan yang Tinggi atau Hofd voor Islamietische Zaken menjadi wewenang Departement van
selain Nasrani. Justitie (Departemen Kehakiman).

Di luar beberapa lembaga bentukan pemerintah kolonial Belanda di atas, satu
lembaga lain yang paling berpengaruh dalam perumusan kebijakan Belanda
tentang Islam berada di bawah koordinasi Kantoor voor Inlandsche Zaken,
yang memiliki fungsi utama sebagai penasehat gubernur jenderal untuk urusan
pribumi, terutama Islam dan kelompok Arab. Posisi kantor penasehat yang
berhubungan dengan dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur
jenderal membuatnya berperan jauh lebih strategis dibandingkan dengan
kantor-kantor lain yang bersinggungan dengan soal agama. Lewat lembaga
penasehat ini, cara Belanda menangani persoalan pribumi banyak mengalami
perubahan. Pemerintah kolonial Belanda kemudian tidak lagi mendasarkan
kebijakan soal pribumi pada rasa takut, curiga dan karenanya tidak mau terlalu
campur tangan. Lewat Snouck Horgronje, peletak dasar mekanisme operasional
kantor penasehat yang mengerti luar dalam soal Islam, pemerintah Kolonial
Belanda kemudian secara aktif menangani dan mengatur kehidupan Islam
pribumi di berbagai bidang, seperti organisasi keislaman, pendidikan Islam,
pengadilan agama, haji, sampai urusan masjid dan warisan. 4

Pada masa penjajahan
Jepang, pemerintah Pada masa penjajahan Jepang, penanganan pemerintah kolonial soal pribumi
kolonial Jepang dan keagamaan pada dasarnya tidak berubah. Melihat potensi perlawanan dari
membentuk Shumubu, kelompok masyarakat Muslim Indonesia, Jepang juga merasa perlu melakukan
kantor administrasi
militer untuk penjinakan lewat pengaturan sistematis bidang keagamaan yang bisa menjadi
urusan agama yang peletup perlawanan sekaligus pemersatu gerakan kaum pribumi. Kepentingan
berfungsi untuk terhadap Islam sendiri sudah bergulir di kalangan Jepang sejak medio 1930-an
mengimplementasikan 5
kebijakan kolonial seiring dengan menguatnya keinginan Jepang untuk menaklukkan Asia Pasifik.
Jepang terkait isu Untuk itu, pemerintah kolonial Jepang membentuk Shumubu, kantor administrasi
agama terutama di militer untuk urusan agama yang berfungsi untuk mengimplementasikan
Jawa.
kebijakan kolonial Jepang terkait isu agama terutama di Jawa.
6
Posisi tersebut hampir sama dengan yang dimiliki Kantoor voor Islamietische
Zaken pada masa Belanda. Bedanya, jika di masa Belanda kantor serupa dirancang
di atas prinsip “netralitas” terhadap agama, di era Jepang kantor terkait
urusan agama ini sejak awal didesain untuk menggalang dukungan dari para

344