Page 361 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

pimpinan Islam terhadap kekuatan militernya. Untuk menuai dukungan publik
7
Islam yang lebih massif, dibuka juga kantor serupa di daeah-daerah, bernama
Shumuka yang berwenang melakukan pengawasan kehidupan keagamaan
di tingkat lokal karesidenan dan daerah-daerah yang lebih kecil di dalamnya.
Sebagai upaya menarik simpati umat Islam Indonesia agar mendukung cita-cita
persemakmuran Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon, Jepang kemudian
menempatkan tokoh-tokoh pergerakan Islam sebagai pemimpin dari kantor-
kantor bentukannya tersebut.

Kementerian Agama

Kementerian Agama adalah lembaga negara yang berwenang mengurusi
persoalan agama di bawah pemerintahan Republik Indonesia yang baru
merdeka. Sebagaimana halnya pemerintahan kolonial, pemerintahan Indonesia
menganggap bahwa posisi umat Islam sangat penting dalam bangunan
kenegaraan. Maka, satu kementerian yang membidangi dan mengurusi
permasalahan umat Islam mutlak diperlukan.

Meski demikian, berdirinya Kementerian Agama bukan tidak memiliki dimemsi
politik—hal itu lebih sebagai konsesi atau kompensasi penguasa bagi kekuatan Berdirinya Kementerian
politik Islam. Perlu tegaskan bahwa waktu itu terdapat kekhawatiran terhadap Agama bukan tidak
suara dan kekuatan Islam, sehngga mendoring pemerintahan Indonesia di memiliki dimemsi
politik—hal itu lebih
bawah pimpinan Sukarno—dan juga berlanjut pada masa Soeharto—terlihat sebagai konsesi atau
berupaya keras untuk melemahkan dan “menjinakkan” kekuatan suara Islam. kompensasi penguasa
8
Bahkan, berdirinya Kementerian Agama kerap dilihat sebagai keberhasilan bagi kekuatan politik
rezim penguasa Indonesia pasca-kemerdekaan dalam mengalahkan kekuatan Islam. Perlu tegaskan
bahwa waktu itu
Islam baik secara konstitusional, fisik, maupun birokratis. 9 terdapat kekhawatiran
terhadap suara dan
kekuatan Islam,
Meski begitu, sikap rezim pemerintahan Indonesia terhadap kelompok Islam pada sehngga mendoring
gilirannya berubah, khususnya masa Orde Baru. Perubahan tersebut kemudian pemerintahan
membawa sejumlah konsekuensi, di antaranya adalah posisi kalangan Islam di Indonesia di bawah
tubuh pemerintahan Indonesia semakin penting, termasuk peran dan fungsi pimpinan Sukarno—
dan juga berlanjut
Kementerian Agama yang semakin berperan dalam konteks pembangunan pada masa Soeharto—
bangsa. Hal ini dapat dilihat pada ramahnya pemerintahan Orde Baru terhadap terlihat berupaya keras
10
Islam sejak dekade terakhir 1980-an. Pada saat itu, Indonesia menyaksikan untuk melemahkan
dan “menjinakkan”
pengesahan beberapa kebijakan yang terlihat pro terhadap masyarakat Islam, kekuatan suara Islam.

345