Page 366 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam
P. 366

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3







                                    beragama; 2) mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang
              Pelaksanaan teknis
            pembinaan kerukunan     sikap dan tingkah laku yang mengarah pada kerukunan hidup beragama; 3)
             umat beragama yang     menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang dapat
               lebih terlembaga     mewujudkan kerukunan hidup beragama. Hal-hal tersebut dimaksudkan agar
                dilakukan oleh
              pemerintah lewat      umat beragama mampu menjadi subyek pembangunan yang bertanggung
             salah satu lembaga di   jawab, khususnya dalam konteks pembinaan kerukanan hidup beragama.
             Kementerian Agama,
               Pusat Kerukunan
               Umat Beragama        Pelaksanaan teknis pembinaan kerukunan umat beragama yang lebih terlembaga
             (PKUB). Lembaga ini    dilakukan oleh pemerintah lewat salah satu lembaga di Kementerian Agama,
             pula yang kemudian     Pusat  Kerukunan  Umat  Beragama  (PKUB).  Lembaga  ini  pula  yang  kemudian
             memiliki andil cukup
              besar dalam proses    memiliki andil cukup besar dalam proses pengakuan Konghucu sebagai salah
             pengakuan Konghucu     satu agama resmi di Indonesia pada tahun 2000-an. Selain itu, peran sentral di
              sebagai salah satu    bidang pengelolaan kerukunan beragama juga dimiliki oleh sebuah forum lintas
                agama resmi di
             Indonesia pada tahun   agama di daerah-daerah yang disebut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama
                  2000-an.          (FKUB),  yang  menjadi  mitra  strategis  pemerintah  dalam  menghubungkan
                                    kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam konteks kerukunan beragama.
                                    Peran forum ini bahkan menjadi lebih kokoh dengan diterbitkannya Peraturan
                                    Bersama  Menteri  (PBM)  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  dan  8
                                    Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
                                    Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
                                    Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.   19


                                    Peran strategis yang melekat pada FKUB, seiring dengan penerbitan PBM,
                                    antara lain adalah makin jelasnya posisi forum tersebut sebagai sarana utama
                                    pemerintah dalam usaha melakukan dialog dan menampung aspirasi tokoh



           Kegiatan di Pusat Kerukunan
           Umat Beragama di Kantor
           Kementerian Agama Jakarta.
           Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.





























                    350
   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371