Page 366 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam
P. 366
Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3
beragama; 2) mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang
Pelaksanaan teknis
pembinaan kerukunan sikap dan tingkah laku yang mengarah pada kerukunan hidup beragama; 3)
umat beragama yang menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang dapat
lebih terlembaga mewujudkan kerukunan hidup beragama. Hal-hal tersebut dimaksudkan agar
dilakukan oleh
pemerintah lewat umat beragama mampu menjadi subyek pembangunan yang bertanggung
salah satu lembaga di jawab, khususnya dalam konteks pembinaan kerukanan hidup beragama.
Kementerian Agama,
Pusat Kerukunan
Umat Beragama Pelaksanaan teknis pembinaan kerukunan umat beragama yang lebih terlembaga
(PKUB). Lembaga ini dilakukan oleh pemerintah lewat salah satu lembaga di Kementerian Agama,
pula yang kemudian Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Lembaga ini pula yang kemudian
memiliki andil cukup
besar dalam proses memiliki andil cukup besar dalam proses pengakuan Konghucu sebagai salah
pengakuan Konghucu satu agama resmi di Indonesia pada tahun 2000-an. Selain itu, peran sentral di
sebagai salah satu bidang pengelolaan kerukunan beragama juga dimiliki oleh sebuah forum lintas
agama resmi di
Indonesia pada tahun agama di daerah-daerah yang disebut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama
2000-an. (FKUB), yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghubungkan
kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam konteks kerukunan beragama.
Peran forum ini bahkan menjadi lebih kokoh dengan diterbitkannya Peraturan
Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8
Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. 19
Peran strategis yang melekat pada FKUB, seiring dengan penerbitan PBM,
antara lain adalah makin jelasnya posisi forum tersebut sebagai sarana utama
pemerintah dalam usaha melakukan dialog dan menampung aspirasi tokoh
Kegiatan di Pusat Kerukunan
Umat Beragama di Kantor
Kementerian Agama Jakarta.
Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.
350

