Page 371 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

gubernur jenderal rancangan Snouck Hurgronje. Meski diakui pemerintahan
35
kolonial, kewenangan peradilan agama sangat terbatasi. Fungsi kerjanya malah
sangat bergantung pada kebijakan rekomendasi tim penasehat gubernur
jenderal.

Ketegasan pemerintahan Republik Indonesia soal posisi peradilan agama lahir
Ketegasan
pada masa Orde Baru dengan dikeluarkannya UU No. 14/1970 yang membagi pemerintahan Republik
kekuasaan kehakiman pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Indonesia soal posisi
Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengokohan lembaga ini kemudian peradilan agama lahir
semakin dinyatakan pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 1/1974 tentang pada masa Orde Baru
perkawinan, diikuti beberapa peraturan pelaksanaannya. Tahun 1989, dengan dengan dikeluarkannya
UU No. 14/1970 yang
dikeluarkannya UU No. 7 yang kemudian diamandemen beberapa kali sampai membagi kekuasaan
dengan 2009 membuat lembaga peradilan agama makin jelas status hukum kehakiman pada
Peradilan Umum,
dan kewenangannya. Ditambah lagi kehadiran UU No. 3/2006 yang mengatur Peradilan Agama,
soal pembinaan teknis yustisial, organisasi, administrasi dan keuangan peradilan Peradilan Militer,
agama, keberadaan lembaga ini makin jelas signifikansinya dalam bingkai hukum dan Peradilan Tata
Usaha Negara.
Indonesia. Ia menjadi sarana utama umat Islam Indonesia dalam penyelesaian Tahun 1989, dengan
kasus-kasus hukum keislaman yang bersifat formal yuridis, tidak untuk persoalan dikeluarkannya UU
hukum Islam yang normatif. 36 No. 7 yang kemudian
diamandemen
beberapa kali sampai
Pada perjalanannya, tuntutan Reformasi hukum yang sudah bergulir sejak 1998 dengan 2009 membuat
akhirnya juga berimbas ke peradilan agama. Pada tahun 1999, pemerintah lembaga peradilan
mengeluarkan UU No. 35 yang merupakan koreksi atas UU No. 14/1970 soal agama makin jelas
status hukum dan
pembagian kekuasaan kehakiman. UU tahun 1999 ini merupakan landasan kewenangannya.
yang menjadi perantara untuk proses penyatuatapan semua badan peradilan di
bawah Mahkamah Agung, baik dari sisi teknis peradilan maupun adminstrasinya,
sampai pada urusan finansialnya. Amendmen ketiga UUD 1945 disusul dengan
pengesahan UU No. 4/2004 makin menegaskan penyatuatapan kekuasaan
kehakiman itu. UU tersebut menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya
dalam lingkungan perdilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
perdilan militer, lingkungan perdilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi”. Dengan begitu, maka lembaga-lembaga peradilan di
Indonesia kini berada di bawah Mahkamah Agung RI, tanpa terkecuali Peradilan
Agama yang semula berada di bawah Kementerian Agama.

Penyatuatapan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung membawa beberapa
konsekuensi. Pertama jelas bahwa hal ini bertujuan untuk memisahkan secara
tegas kekuasaan eksekutif dan yudikatif yang sebelumnya pada beberapa titik
terlihat kabur. Dengan pemisahan ini, kelembagaan negara diharapkan semakin
menjadi ruang kondusif bagi penciptaan tatanan yang lebih demokratis dan
transparan. Kedua, untuk lebih memantapkan posisi lembaga peradilan
terutama mengenai penguatan sisi hukum formal dan teknis peradilannya.
Ketiga, sebagaimana ditegaskan Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006, pemisahan ini
menjadikan Peradilan Agama sebagai salah satu pemegang kuasa kehakiman

355