Page 376 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

MUI di Era Orde Baru

MUI lahir dari rahim Orde Baru. Soeharto sendiri dalam pidato pembukaan di
musayawarah nasional (Munas) pertama MUI menyatakan bahwa MUI memiliki
MUI memiliki peran peran sebagai berikut: 1) penerjemah konsep dan kegiatan pembangunan
sebagai berikut: 1) masyarakat baik di tingkat nasional maupun lokal; 2) badan penasehat bagi
penerjemah konsep dan pemerintah terkait permasalahan keagamaan; 3) mediator yang menjembatani
kegiatan pembangunan
masyarakat baik hubungan antara pemerintah dan ulama; dan 4) media musyawarah para ulama
48
di tingkat nasional untuk membahas tugas dan tanggungjawab sebagai ulama. Dukungan rezim
maupun lokal; 2) saat itu terhadap MUI tidak berhenti sebatas fasilitasi program. Selama kekuasaan
badan penasehat
bagi pemerintah rezim Orde Baru, MUI selalu mendapatkan alokasi dana dari pemerintah, dan
terkait permasalahan baru beberapa tahun belakangan saja kucuran dana dari negara dihentikan.
keagamaan; 3)
mediator yang
menjembatani Kondisi di atas, ditambah dengan produk fatwa dan kedekatan personal
hubungan antara maupun kelembagaan antara tokoh MUI dan pemerintah, membuat banyak
pemerintah dan kalangan berkesimpulan bahwa MUI sama sekali tidak bisa bersikap independen,
ulama; dan 4)
media musyawarah terbebas dari kepentingan-kepentingan rezim penguasa. MUI, menurut mereka,
para ulama untuk adalah organisasi yang sengaja dibuat untuk menetralisasi kekuatan politik Islam
membahas tugas yang pada banyak kasus berseberangan dengan rezim Soeharto. MUI adalah
dan tanggungjawab
sebagai ulama. organisasi yang diciptakan untuk memecah sekaligus menetralisasi Islam sebagai
salah satu kekuatan politik terbesar Indonesia, mengatur kehidupan publik dan
meyakinkan masyarakat untuk memilih Golkar dalam Pemilu. Bahkan, MUI
49
dinilai tidak lebih dari perwujudan birokratisasi Islam dalam bentuknya yang
paling nyata, yang hanya menjadi penyetempel kepentingan negara pada saat
50
51
itu, meski peran ini akhirnya juga tidak berjalan maksimal.

Namun demikian, MUI bukanlah badan negara yang pembentukannya berdasar
pada sumber hukum tertentu. Ia tetap merupakan organisasi non-pemerintah,
MUI merupakan di mana pimpinannya dipilih oleh para anggotanya secara berkala. Meskipun
organisasi non-
pemerintah. MUI pemerintah berandil sangat besar pada proses pembentukannya, MUI
sesungguhnya tidak sesungguhnya tidak selalu mendukung kepentingan atau keputusan pemerintah.
selalu mendukung Beberapa tokoh ulama anggota MUI tetap bersikap independen, bahkan
kepentingan atau
52
keputusan pemerintah. lebih mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang tuntutan pemerintah.
Tiga fatwa MUI yang Terkait dengan posisi MUI yang tidak selalu supportive terhadap pemerintah,
berseberangan dengan penelitian Atho Mudzhar misalnya membuktikan bahwa dari 22 fatwa yang
posisi pemerintah
tersebut adalah fatwa dikeluarkan MUI sejak 1975 sampai dengan 1988, hanya delapan fatwa yang
terkait pengharaman dapat diklasifikasikan mendukung kebijakan pemerintah, tiga di antaranya
aborsi, soal haramnya malah bertolak belakang dengan posisi pemerintah, sementara sisanya bersikap
fasektomi dan
53
tubektomi dalam netral. Tiga fatwa MUI yang berseberangan dengan posisi pemerintah tersebut
program keluarga adalah fatwa terkait pengharaman aborsi, soal haramnya fasektomi dan
berencana, dan soal tubektomi dalam program keluarga berencana, dan soal pelarangan (haramnya)
pelarangan (haramnya)
umat Islam untuk umat Islam untuk mengucapkan dan menghadiri perayaan hari raya Natal.
mengucapkan dan
menghadiri perayaan Fatwa haram atau pelarangan Muslim untuk turut berpartisipasi dalam
hari raya Natal.
perayaan hari raya umat Nasrani, Natal, menjadi fatwa kontroversial pertama

360