Page 380 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

MUI di Era Reformasi

Tumbangnya rezim Orde Baru pada 1998 membawa banyak perubahan
Gerakan Islam dalam konstruk kebangsaan dan sistem pemerintahan Indonesia, termasuk di
radikal-fundamental dalamnya manifestasi gerakan dan politik Islam. Periode transisi demokrasi ini
direpresentasikan
dengan berdirinya memunculkan kembali desakan kelompok radikal dan partai politik Islam untuk
organisasi-organisasi menuntut implementasi Piagam Jakarta yang dianggap sebagai simbol afirmasi
seperti Front Pembela Syariat Islam dalam konstitusi Indonesia. Gerakan Islam radikal-fundamental
62
Islam (FPI, 1998), Laskar
Jihad (LJ, 1999), Majelis direpresentasikan dengan berdirinya organisasi-organisasi seperti Front Pembela
Mujahidin Indonesia Islam (FPI, 1998), Laskar Jihad (LJ, 1999), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI,
(MMI, 2000), Forum 2000), Forum Umat Islam (FUI), Jama’ah Islamiyah (JI), dan Hizbut Tahrir Indonesia
Umat Islam (FUI),
Jama’ah Islamiyah (HTI) yang semakin terkonsolidasi meski memiliki akar sebelum era Reformasi. 63
(JI), dan Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI) yang Menguatnya fundamentalisme Islam juga meluas ke ranah politik dengan
semakin terkonsolidasi
meski memiliki akar munculnya Partai Keadilan (1998) yang kemudian berubah menjadi Partai
sebelum era Reformasi. Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), ditambah dengan PPP yang
Fundamentalisme mengubah asasnya menjadi Islam. Selain mendukung implementasi hukum
Islam juga meluas ke
ranah politik dengan Islam di Indonesia, beberapa dari organisasi tersebut terkait dan bahkan terlibat
munculnya Partai langsung dalam konflik kekerasan agama di Indonesia. Beberapa di antaranya
Keadilan (1998) yang terlibat dalam mobilisasi “pasukan Islam” untuk diterjunkan ke wilayah konflik di
kemudian berubah
menjadi Partai Keadilan akhir dekade 1990-an dan awal 2000-an. Sebagian lain terlibat dalam berbagai
Sejahtera (PKS), Partai tindak kekerasan terhadap etnis dan keyakinan minoritas serta tindakan main
Bulan Bintang (PBB), hakim sendiri kepada individu maupun kelompok yang dianggap bertentangan
ditambah dengan
PPP yang mengubah dengan atau menghina keyakinan Islam mayoritas. Sementara yang terakhir,
asasnya menjadi Islam. PKS, menjadi saluran politik para aktivis muda Muslim kampus, dan menjadi
kendaraan politik bagi para pendukung Islam revivalis.

Namun demikian, di kutub lain, menguatnya eksklusifisme Islam di Indonesia
kemudian menghasilkan respon berupa munculnya kelompok-kelompok Islam
64
yang bercorak inklusif, bahkan liberal. Jaringan Islam Liberal (JIL) dibentuk di
tahun 2001, di mana diakui oleh salah satu pendirinya sebagai organisasi yang
Selain JIL, kelompok dibentuk sebagai respon atas perkembangan gerakan Islam radikal yang selalu
pengusung Islam 65
bercorak inklusif dapat mengibarkan jihad dengan menggunakan kekerasan. Selain JIL, kelompok
disebutkan seperti pengusung Islam bercorak inklusif dapat disebutkan seperti Yayasan Paramadina,
Yayasan Paramadina, Wahid Institut, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, dan kelompok-
Wahid Institut, Jaringan kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) pro-demokrasi dan HAM.
Intelektual Muda
Muhammadiyah, dan Era Reformasi mengubah MUI dalam banyak hal, mulai dari struktur
kelompok-kelompok
lembaga swadaya keanggotaan sampai dengan kegiatan dan kecenderungan fatwa yang
masyarakat (LSM) pro- dikeluarkan. Pasca-1998, seiring munculnya ormas-ormas Islam bercorak
demokrasi dan HAM. konservatif-radikal, keanggotan di tubuh MUI terlihat lebih didominasi oleh
66
perwakilan dari kelompok Islam tersebut. Visi MUI juga mengalami perubahan,
terutama dalam konteks objek fatwa dan hubungan MUI dan negara. Munas
MUI tahun 2000, misalnya, menghasilkan rumusan baru visi organisasi, di mana
isinya menyatakan bahwa MUI merupakan: 1) pewaris para nabi dalam hal

364