Page 385 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

kepada publik bahwa terorisme adalah haram, terlebih lagi bom bunuh diri yang
dilakukan di negara bermayoritas penduduk Islam seperti Indonesia.

Seperti fatwa tentang korupsi, fatwa terorisme juga tak mendapat banyak
perhatian masyarakat dan media massa. Hal ini mungkin karena masyarakat
melihat fatwa tentang terorisme ini tidak dikeluarkan dengan sepenuh hati:
bukan hanya karena respon MUI untuk hal ini yang sangat lambat, tapi juga
karena di tubuh MUI sendiri sekarang keanggotaannya didominasi oleh
kelompok-kelompok Islam yang memiliki garis ideologi fundamentalis, bahkan
dalam beberapa kasus beririsan dengan kelompok-kelompok radikal. Lebih
dari itu, MUI sendiri tidak memiliki program yang dapat dikategorikan sebagai
agenda lanjutan dari fatwa tersebut.

Baru di tahun 2010 MUI lantas mengajak kerja sama Badan Nasional Tahun 2010 MUI
Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai follow up dari fatwa 2004 dengan lantas mengajak kerja
membuat rentetan program yang bernama Halaqah Penanggulangan Terorisme sama Badan Nasional
Penanggulangan
di sejumlah kota dari Jakarta sampai Medan. Program ini sendiri kemudian Terorisme (BNPT)
72
memperoleh tentangan dan kritik dari beberapa organisasi Islam fundamentalis sebagai follow up
semisal HTI, karena dianggapnya hanya menjadi upaya untuk mendistorsi dan dari fatwa 2004
dengan membuat
menyudutkan Islam dengan memperalat ulama. rentetan program
73
yang bernama Halaqah
Penanggulangan
HTI keberatan dengan kesimpulan banyak kalangan yang menyamaratakan Terorisme di sejumlah
terorisme dengan visi beberapa kelompok Islam untuk menegakkan syariat kota dari Jakarta
dan khilafah Islam di Indonesia. Namun demikian, kisruh MUI dan HTI ini tidak sampai Medan.
berlangsung berlarut-larut dan menimbulkan rentetan perdebatan sengit.
Keduanya terlihat saling mengerti satu sama lain, bahkan kemudian kembali
bekerja sama mengeluarkan produk-produk keputusan yang memang searah
dengan kepentingan ortodoksi Islam di Indonesia, sebagaimana kemudian
terlihat pada fatwa-fatwa MUI terkait penyesatan Ahmadiyah, pengharaman
sekularisme, liberalisme dan pluralisme, dan lain-lain.

Meskipun MUI terlihat lebih masuk dan sensitif dengan isu politik di era ini, isu
fiqih murni dan persoalan sosial kemasyarakatan umum juga tidak lepas dari
perhatian uama majelis ini. Contoh gamblang dari hal tersebut dapat dilihat pada
kasus fatwa soal makanan halal dan tentang pemberian sertifikat halal pada
produk-produk makanan dan kosmetik. Salah satu kasus paling terkenal dan
banyak diingat masyarakat luas adalah fatwa MUI terhadap produk penyedap
makanan asal Jepang Ajinomoto. Setelah Ajinomoto memperoleh sertifikat halal
dari LP-POM MUI, sejak Juni 1999 sampai dengan November 2000 Ajinomoto
dinyatakan telah menggunakan bacto soytone yang mengandung enzim babi
untuk mengganti poly peptoneenzim yang berasal dari kacang-kacangan
sebagai salah satu bahan pembuatan bumbu penyedap makanan produksinya.
74
Dari temuan tersebut, pada 16 Desember 2000 MUI mengeluarkan fatwa yang
menyatakan bahwa produk Ajinomoto dinyatakan haram dan terlarang untuk
dikonsumsi masyarakat Islam Indonesia.

369