Page 249 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII

PERSEPSI MARITIM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN
NEGARA DALAM KONTEKS KESEJARAHAN

Noor Fatia Lastika Sari, S.Hum
Universitas Indonesia

ABSTRAK

Memasuki pertengahan dekade kedua di abad ke-21, Indonesia berada di tengah
pergeseran geopolitik yang mulai mengarah ke Asia. Dengan adanya perkembangan di
berbagai bidang melalui organisasi-organisasi regional dan internasional, Indonesia turut
menghadapi ancaman-ancaman yang muncul sebagai konsekuensi dari berkembangnya
kawasan Asia Tenggara, yang salah satunya adalah terhadap kedaulatan. Hal ini kemudian
mengharuskan publik untuk memahami konteks negara maritim beserta dengan implikasinya.
Untuk menumbuhkan kesadaran maritim, terdapat beberapa persepsi yang harus diubah
mengenai laut itu sendiri. Laut tidak hanya sebatas perairan yang dimiliki oleh negara dan
diakui oleh perjanjian internasional, tetapi juga berikut dengan perairan yang bersinggungan
dengan yurisdiksi negara lain. Seperti penguasaan wilayah darat, penguasaan terhadap laut
pun dapat memunculkan konflik atau bahkan persengketaan. Selain itu, aktivitas di laut juga
perlu diperhatikan karena adanya potensi-potensi kejahatan transnasional yang masuk dari
jalur tersebut, juga pelintasan batas yang membawa pencari suaka dan nelayan tak berizin
yang membahayakan ekosistem laut. Maka, permasalahan-permasalahan terkait wilayah laut
tentunya menjadi semakin luas, mengingat laut tidak hanya sekedar yang ada di permukaan,
tetapi juga apa yang ada di bawah dan sekelilingnya.

Kata kunci: negara maritim, persepsi maritim, perbatasan laut, pelintasan batas.

Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan jumlah pulaunya yang hingga
1
saat ini mencapai ±13,466 pulau. Pemersatu dari pulau-pulau tersebut adalah laut yang
kepemilikannya telah diperjuangkan sejak kurang lebih satu dekade pasca kemerdekaan
Republik Indonesia, yaitu melalui Deklarasi Djuanda di tahun 1957. Jika proklamasi adalah

langkah yang diambil Indonesia untuk memerdekakan tanah airnya, maka deklarasi terkait

penguasaan laut tersebut dapat dikatakan sebagai pelengkap dari proklamasi itu sendiri.

1
M. Ambari, “Berapa Jumlah Pulau Yang Dimiliki Indonesia Sebenarnya?”, diakses di
http://www.mongabay.co.id/2015/05/09/berapa-jumlah-pulau-yang-dimiliki-indonesia-sebenarnya/, Sabtu, 4
Juli 2015 pukul 5:25 WIB berdasarkan jumlah pulau yang telah dibakukan dan didaftarkan dalam sidang United
Nation Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSGN) ke-10 tahun 2012 di New York,
Amerika Serikat.
1