Page 250 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII
P. 250

Implikasi besar dari deklarasi tersebut adalah diakuinya hak negara atas perairannya

               baik  berupa  perairan  di  sekitar  dan  di  antara,  maupun  perairan  yang  menjadi  penghubung
               antarpulau, serta perairan dalam. Sementara itu, untuk perairannya yang berbatasan dengan

               negara  tetangga,  Indonesia  mengikuti  hukum  laut  internasional  yang  menentukan  bahwa
               terdapat Laut Teritorial sejauh 12 mil laut yang diukur dari batas-batas terluar, yaitu pulau-

                                                                      2
               pulau terluar (the outermost islands) Republik Indonesia . Besaran Laut Teritorial yang baru
               tersebut  kemudian  menggantikan  peraturan  lama  mengenai  laut  yang  diwariskan  oleh

               Pemerintah  Hindia  Belanda,  yaitu  Territoriale  Zee  en  Maritime  Kringen  Ordonantie

               (Ordonansi  tentang  Laut  Teritorial  dan  Lingkungan  Maritim)  tanggal  18  Agustus  dan  5
                                                                            3
               September 1939 yang besarannya hanya sejauh 3 mil laut saja.
                      Penguasaan  suatu  negara  terhadap  laut,  baik  perairan  dalam  maupun  perairan  luar

               seperti  Laut  Teritorial,  Zona  Ekonomi Eksklusif, dan Batas  Landas  Kontinen,  tidak hanya
               dilatarbelakangi  oleh  kebutuhan  ekonomi,  namun  juga  kepentingan  geopolitik,  serta

               pertahanan  dan  keamanan  suatu  negara.  Kepentingan-kepentingan  tersebut  pada  dasarnya
               berpusat pada prinsip persatuan dan kesatuan, yaitu integritas teritorial yang bulat meliputi

               unsur darat dan laut. Maka, dibuatlah cara pandang mengenai predikat “negara maritim” yang
               disandang Indonesia, yaitu Wawasan Nusantara.

                      Namun  seiring  dengan  perkembangan  zaman,  Indonesia  kini  menghadapi  ancaman-

               ancaman kedaulatan  yang muncul sebagai  konsekuensi  dari berkembangnya kawasan Asia
               Pasifik.  Pemahaman  publik  terkait  konteks  negara  maritim  beserta  dengan  implikasinya

               menjadi  penting,  dan  kesadaran  tersebut  harus  ditumbuhkan  dengan  cara  salah  satunya
               melalui pengajaran sejarah.



               Tujuan Penelitian
                     Dalam penulisan ini, tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian adalah untuk

               menjabarkan peristiwa sejarah terkait konsep negara maritim dan budaya baharinya, sehingga
               dapat  ditelusuri  bagaimana  konsep  tersebut  dapat  diaplikasikan  pada  proses  pembangunan

               karakter bangsa melalui media pendidikan. Fokus dalam penelitian adalah untuk memberikan

               konsep  dan  metode  pembelajaran  menggunakan  sudut  pandang  kesejarahan,  yaitu  dengan
               merefleksikan dan menghadirkan makna masa lalu bagi masa kini, atau mengaktualisasi fakta





               2
                 Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 187
               3  Prof.  Dr.  A.B.  Lapian,  dkk.,  Indonesia  dalam  Arus  Sejarah:  Masa  Pergerakan  Kebangsaan  (Jakarta:  PT.
               Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), hlm. 33


                                                                                                        2
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255