Page 250 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII
P. 250
Implikasi besar dari deklarasi tersebut adalah diakuinya hak negara atas perairannya
baik berupa perairan di sekitar dan di antara, maupun perairan yang menjadi penghubung
antarpulau, serta perairan dalam. Sementara itu, untuk perairannya yang berbatasan dengan
negara tetangga, Indonesia mengikuti hukum laut internasional yang menentukan bahwa
terdapat Laut Teritorial sejauh 12 mil laut yang diukur dari batas-batas terluar, yaitu pulau-
2
pulau terluar (the outermost islands) Republik Indonesia . Besaran Laut Teritorial yang baru
tersebut kemudian menggantikan peraturan lama mengenai laut yang diwariskan oleh
Pemerintah Hindia Belanda, yaitu Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie
(Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) tanggal 18 Agustus dan 5
3
September 1939 yang besarannya hanya sejauh 3 mil laut saja.
Penguasaan suatu negara terhadap laut, baik perairan dalam maupun perairan luar
seperti Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Batas Landas Kontinen, tidak hanya
dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi, namun juga kepentingan geopolitik, serta
pertahanan dan keamanan suatu negara. Kepentingan-kepentingan tersebut pada dasarnya
berpusat pada prinsip persatuan dan kesatuan, yaitu integritas teritorial yang bulat meliputi
unsur darat dan laut. Maka, dibuatlah cara pandang mengenai predikat “negara maritim” yang
disandang Indonesia, yaitu Wawasan Nusantara.
Namun seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia kini menghadapi ancaman-
ancaman kedaulatan yang muncul sebagai konsekuensi dari berkembangnya kawasan Asia
Pasifik. Pemahaman publik terkait konteks negara maritim beserta dengan implikasinya
menjadi penting, dan kesadaran tersebut harus ditumbuhkan dengan cara salah satunya
melalui pengajaran sejarah.
Tujuan Penelitian
Dalam penulisan ini, tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian adalah untuk
menjabarkan peristiwa sejarah terkait konsep negara maritim dan budaya baharinya, sehingga
dapat ditelusuri bagaimana konsep tersebut dapat diaplikasikan pada proses pembangunan
karakter bangsa melalui media pendidikan. Fokus dalam penelitian adalah untuk memberikan
konsep dan metode pembelajaran menggunakan sudut pandang kesejarahan, yaitu dengan
merefleksikan dan menghadirkan makna masa lalu bagi masa kini, atau mengaktualisasi fakta
2
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 187
3 Prof. Dr. A.B. Lapian, dkk., Indonesia dalam Arus Sejarah: Masa Pergerakan Kebangsaan (Jakarta: PT.
Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), hlm. 33
2

