Page 126 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 126

Raden Pandji Soeroso        113



               dan kebutuhan serta kesejahteraan pegawai negeri yang berjumlah
               sekitar dua juta jiwa dengan keluarganya yang berjumlah sekitar 10
               juta  jiwa,  sehingga  perlu  adanya  modal  tambahan  dari  berbagai
               sumber.
                      Induk  Koperasi  Pegawai  Negeri  di  bawah  pimpinan  R.P.
               Soeroso  kemudian  berjuang  untuk  terus  mendapatkan  tambahan
               modal dengan modal awal yang didapat dengan nilai 105 juta Rupiah,
               Induk Koperasi Pegawai Negeri kemudian mencoba untuk membuat
               proyek  pembangunan  perumahan  untuk  pegawai negeri  di  Jakarta,
               tepatnya di Desa Bintaro Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
                      Di  dalam  proyek  itu,  R.P.  Soeroso  mendirikan  188  buah
               rumah  dari  tipe  25,  45,  54,  dan  70,  yaitu  tipe  yang  dibuat  oleh
               Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Di dalam komplek
               perumahan  yang  didirikan  tersebut,  dilakukan    pula  pembangunan
               sekolah dasar dari modal INPRES, kemudian terdapat pula bangunan
               tempat ibadah berupa musolah yang dibangun oleh Induk Koperasi
               Pegawai Negeri. Proyek yang dibangun oleh Induk Koperasi Pegawai
               Negeri yang dibangun di wilayah Bintaro tersebut, kemudian menjadi
               contoh  perumahan  nasional  yang  ditangani  langsung  oleh
               pemerintah dan dikembangkan secara berkala.
                      Dengan  perkembangan  yang  cukup  signifikan,  kemudian
               muncul proyek perumahan yang kemudian tumbuh dan dilaksanakan
               oleh  gabungan  dari  Koperasi  Pegawai  Negeri.  Oleh  karena
               pembiayaan proyek yang cukup besar, dibutukan modal yang cukup
               besar dalam memulai proyek perumahan tersebut. Dalam hal ini, R.P.
               Soeroso  sebagai  Ketua  Umum  Induk  Koperasi  Pegawai  Negeri,
               berupaya  untuk  mengajukan  permintaan  kepada  Presiden  Suharto
               pada  12  Juli  1979  atau  yangjuga    nantinya  dikenal  dengan  Hari
               Koperasi.  Hal  tersebut  berujung  pada  ditanganinya  proyek
               perumahan  yang  menjadi  tanggung  jawab  dari  Kementerian
               Perumahan  Rakyat  yang  bekerjasama  dengan  Induk  Koperasi
               Pegawai Negeri.
                      Pada  akhir  November  1980  Menteri  Perumahan  Rakyat
               mengirimkan  surat  kepada  Kabinet  untuk  mendirikan  unit  usaha
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131